Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk segera menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara sebagai bencana nasional. Menurutnya, skala kerusakan dan kompleksitas situasi yang terjadi sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah, sehingga diperlukan langkah luar biasa dari pemerintah pusat.
“Penetapan bencana nasional bukan soal label administratif, tetapi pengakuan bahwa negara harus turun tangan secara penuh. Dengan status tersebut, pemerintah pusat dapat mengambil alih koordinasi, menggerakkan sumber daya nasional tanpa hambatan, dan memberikan dukungan moril yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,” ujar Firman.
Ia menilai dampak bencana kali ini bukan hanya berupa ribuan warga mengungsi atau akses jalan dan jembatan yang terputus, tetapi juga kerusakan ekologis jangka panjang yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah semata. Firman menegaskan bahwa situasi ini merupakan akumulasi dari kerusakan hutan, lemahnya pengawasan, dan praktik pembalakan yang berlangsung lama.
“Kita tidak bisa terus menerus bersembunyi di balik istilah ‘bencana daerah’. Ini bencana ekologis nasional. Akar masalahnya ada pada kerusakan hutan, deforestasi, dan pembiaran bertahun-tahun. Negara harus jujur melihat akar persoalan, bukan hanya sibuk memadamkan api darurat,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Firman menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional akan memberikan tiga dampak strategis. Pertama, pemerintah pusat dapat mengambil alih koordinasi penuh, mempercepat evakuasi, distribusi logistik, serta pemulihan layanan publik.
Kedua, pengerahan sumber daya nasional dapat dilakukan tanpa hambatan, termasuk pengerahan TNI, Polri, BNPB, kementerian teknis, hingga dukungan logistik jangka panjang. Ketiga, dukungan moril bagi masyarakat akan jauh lebih kuat, karena status tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas tertinggi.
Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti banyaknya titik permukiman yang masih terisolasi, terganggunya suplai pangan dan BBM, hingga jalur logistik yang terputus berhari-hari. Firman menilai kondisi tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk membuat keputusan strategis.
“Kalau kita bicara fakta lapangan, korban jiwa meningkat, jalan nasional rusak, jaringan komunikasi terputus, pasokan energi terganggu, dan ribuan hektare lahan rusak, ini jelas bukan lagi skala provinsi. Pemerintah pusat tidak boleh ragu mengambil langkah tegas,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan tertentu sebelum menetapkan status bencana nasional. Ia menjelaskan bahwa penanganan pemerintah saat ini sudah bersifat masif, dengan pengerahan berbagai sumber daya lintas kementerian dan lembaga. Namun Firman menilai bahwa kondisi di lapangan membutuhkan keputusan yang lebih eksplisit dan terukur.
“Yang masyarakat butuhkan bukan hanya respons teknis, tetapi keputusan politik yang menunjukkan keberpihakan negara secara total. Mereka harus merasakan bahwa negara hadir, peduli, dan mengambil alih tanggung jawab tanpa menunggu situasi semakin memburuk,” tutup Firman.
