Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyuarakan desakan tegas kepada pemerintah agar penanganan bencana tidak berhenti pada tahap respons darurat semata, tetapi masuk ke ranah akuntabilitas penuh.
Baginya, setiap bencana, terlebih yang menelan korban jiwa selalu menyimpan jejak tanggung jawab yang harus diungkap secara terang. Firman menilai publik berhak mengetahui siapa saja aktor yang berpotensi terlibat agar kepercayaan terhadap negara tetap terjaga.
“Masalah bencana bukan perkara kecil, karena ini menyangkut nyawa dan masa depan keluarga yang terdampak. Saya minta Menteri mengumumkan secara terbuka nama-nama perusahaan yang terkait dengan bencana ini agar publik melihat adanya tanggung jawab dan transparansi yang nyata,” ujar Firman.
Menurutnya, praktik keterbukaan seperti ini penting untuk memutus rantai dugaan permainan di balik layar yang kerap mencederai keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Firman menegaskan bahwa proses investigasi penyebab bencana harus dilakukan secara menyeluruh.
“Bencana yang telah menelan banyak korban ini harus diusut tuntas penyebabnya. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil langkah pencegahan yang konkret agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” dikatakan politisi senior Partai Golkar ini.
Ia menilai kejelasan penyebab akan menjadi fondasi penting bagi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai perizinan maupun kegiatan usaha. Lebih jauh, Firman juga meminta agar pengusutan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dilakukan tanpa kompromi.
“Setiap perusahaan atau individu yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk perambahan kawasan hutan, wajib ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan tertentu yang merusak lingkungan,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan sering kali berakar dari pembiaran dan lemahnya pengawasan. Firman mengkritisi pola penegakan hukum yang kerap berhenti pada aktor-aktor kecil di lapangan.
“Penegakan hukum jangan berhenti pada masyarakat kecil atau pelaksana teknis di lapangan saja. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, modal, dan pengaruh juga harus diperiksa bila ada indikasi keterlibatan. Tidak boleh ada tebang pilih.” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Sikap tegas ini, menurut Firman, penting untuk menciptakan efek jera sekaligus memperkuat integritas institusi penegak hukum.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan besar agar langkah tegas pemerintah tidak hanya memberikan keadilan bagi korban bencana, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola lingkungan secara nasional. Langkah ini, bagi Firman, bukan sekadar reaksi terhadap bencana, tetapi investasi penting untuk mencegah pelanggaran serupa dan melindungi generasi mendatang.
