Berita Golkar – Raker Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN Senin (8/12/2025) telah membahas dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta langkah-langkah yang sedang dan perlu dilakukan.
Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, bencana Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. “Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya,” tutur Hetifah.
Di tingkat pendidikan tinggi, lanjut Hetifah, 60 perguruan tinggi juga terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus.
“Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa,” kata Ketua Umum PP KPPG ini.
Menurut Hetifah, rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi. “Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementrian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan,” ujar legislator Partai Golkar asal Kaltim ini.
Hetifah menyebutkan Komisi X DPR RI menilai ada 8 langkah mendesak yang harus segera dilakukan negara. “Pertama, memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai, agar ritme belajar anak tidak hilang,” paparnya.
Kedua, mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana dan berbasis peta risiko. “Ketiga, menyediakan layanan psikososial secara sistematis bagi siswa dan guru,” lanjut Hetifah.
Keempat, memastikan perlengkapan belajar dasar tersedia, termasuk alat tulis, buku, seragam, dan gawai. “Kelima, memberikan relaksasi aturan pendidikan, menyederhanakan administrasi, menunda proses penilaian seperti ujian, serta mempercepat bantuan operasional dan rehabilitasi,” kata Hetifah
Keenam, memberikan bantuan seperti pembebasan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar wilayah bencana namun keluarganya terdampak. “Ketujuh, memberikan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak,” lanjut Hetifah.
Menurut pemaparan Hetifah kepada Golkarpedia yang terakhir adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas.
Menurut Hetifah, anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan.
“Komisi X DPR RI mendesak mitra Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pasca bencana dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka,” pungkas Hetifah. {}
