Berita Golkar – Pemerintah menyiapkan belanja program prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dalam APBN 2026. Anggaran ini merupakan bagian dari total belanja negara Rp 3.842 triliun, yang didesain untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan kami optimis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp 2.567,9 triliun dari anggaran Rp 3.842 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapimnas KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025), dikutip dari Liputan6.
Program-program prioritas yang mendapat alokasi besar pada 2026 antara lain ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM dan pertahanan.
Ketahanan pangan dialokasikan Rp 164,4 triliun untuk pengadaan beras Bulog serta stabilisasi pasokan. Sementara subsidi energi mencapai Rp 402,4 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan industri.
Salah satu program terbesar dalam APBN 2026 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp 335 triliun. Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau 44 juta penerima, dan pada 2026 ditargetkan meluas ke 80 juta penerima hingga pertengahan tahun.
Airlangga menegaskan, efek pengganda program MBG sangat besar karena menyentuh sektor pendidikan, pertanian, peternakan, dan UMKM secara bersamaan.
“Per hari ini sudah 44 juta masyarakat yang menikmati makan bergizi gratis anak-anak sekolah, itu tahun depan dianggarkan Rp 335 triliun dan ini akan ditargetkan untuk 80 juta sampai bulan Mei atau Juni tahun depan dan tentu ini multiplier efeknya juga luar biasa,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp 757,8 triliun untuk pembangunan sekolah unggulan, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sementara kesehatan digelontorkan Rp 244 triliun.
Selain sektor sosial, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran strategis untuk mendukung perekonomian jangka panjang. Sebesar Rp 181,8 triliun dialokasikan untuk pengembangan koperasi dan UMKM, termasuk akses pembiayaan, digitalisasi, hingga fasilitas pemasaran.
Di sisi lain, pertahanan nasional mendapatkan alokasi Rp 424 triliun untuk memperkuat sistem alutsista dan kesiapan keamanan negara.
Untuk sektor perumahan, pemerintah memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027 sebagai upaya mempercepat penyelesaian backlog perumahan nasional.
“Diantaranya juga beberapa kegiatan termasuk untuk perumahan PPN yang ditanggung pemerintah sampai tahun 2027, sehingga tentu backlog dari perumahan kita bisa dorong KUR untuk perumahan juga disediakan Rp 130 triliun,” pungkasnya. {}
