Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik mendorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memberikan perhatian strategis terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantura. Sebab, proyek perlindungan pesisir nasional ini diproyeksikan berlangsung hingga 2045.
Hingga Desember 2025, pemerintah telah memulai tahap awal pembangunan GSW di wilayah Semarang–Demak, salah satu koridor pesisir dengan kondisi paling kritis.
Kabupaten Demak menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi: banjir rob hampir terjadi setiap hari, sejumlah desa mengalami penurunan muka tanah signifikan, dan garis pantai terus menyusut akibat abrasi.
Dalam lima tahun terakhir, beberapa titik di Demak mencatat subsidensi 8–12 cm per tahun, menjadikannya salah satu daerah paling terdampak di Pantura.
Selain Demak, wilayah lain seperti Jepara mulai menunjukkan peningkatan risiko abrasi dan kenaikan muka air laut yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari tambak, perikanan, hingga akses transportasi lokal.
Menurut Jamaludin Malik, urgensi pembangunan GSW semakin terlihat dari proyeksi hidrometeorologi terbaru. Tanpa intervensi struktural besar, luas area terdampak rob di Pantura dapat meningkat 20–30 persen dalam satu dekade ke depan. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas kawasan industri, pelabuhan, dan rantai pasok nasional.
“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat penting karena proyek berskala besar seperti GSW membutuhkan kepastian investasi, fasilitasi yang proaktif, dan ruang partisipasi bagi investor global,” ujar legislator asal Jawa Tengah II itu, dikutip dari .
Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan GSW bersifat hybrid, menggabungkan pendanaan APBN pada fase awal dengan skema KPBU dan kerja sama internasional sebagai pilar pembiayaan berikutnya. Dengan panjang konstruksi mencapai 500–700 kilometer, keterlibatan investor tidak terhindarkan.
“Dengan struktur pendanaan campuran seperti ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memegang peran strategis dalam membuka dialog dengan calon investor, memfasilitasi kemitraan, dan memastikan skema KPBU berjalan efektif. Kepastian regulasi dan proses fasilitasi yang baik akan sangat membantu percepatan proyek,” lanjutnya, dikutip dari RakyatMerdeka.
Jamaludin juga menegaskan bahwa keberhasilan GSW akan menjadi fondasi proteksi jangka panjang bagi wilayah pesisir utara Jawa.
Dalam jangka pendek, pembangunan tahap awal sangat penting untuk melindungi kawasan paling rentan seperti Kabupaten Demak, termasuk desa pesisir, lahan pertanian produktif, dan sentra perikanan tradisional.
“Demak adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan dukungan koordinatif antara kementerian teknis dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kami berharap pembangunan GSW dapat berjalan lebih terarah dan memberi manfaat besar bagi masyarakat pesisir,” tutupnya. {}
