Berita Golkar – Pemerintah mulai menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar baru penggerak pertumbuhan nasional. Di tengah perubahan pola kerja dan lahirnya profesi berbasis platform digital, negara tak hanya hadir melalui pelatihan, tetapi juga menyiapkan dukungan pembiayaan agar pelaku usaha baru bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari stimulus ekonomi 17-8-45, pemerintah resmi meluncurkan program Gig Economy yang menyasar generasi Z sebagai motor penggerak. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pelaku usaha produktif berbasis digital, termasuk kreator konten dan pekerja lepas di ekosistem platform.
Untuk menopang keberlanjutan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp10 triliun yang dapat diakses oleh peserta Gig Economy yang mampu menghasilkan karya dan proyek produktif.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa peserta yang menghasilkan karya produktif dari program Gig Economy akan mendapatkan akses KUR senilai Rp10 triliun tersebut.
“Pemerintah sudah menyiapkan kalau mereka bisa menghasilkan sesuatu yang seperti produktif, (pemerintah) menyiapkan kredit usaha rakyat sampai dengan Rp 10 triliun,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.
Airlangga berharap penyaluran KUR senilai Rp10 triliun bagi peserta Gig Economy ini dapat terealisasi dan memberikan dampak nyata mulai 2026. Setiap proyek yang lahir dari program tersebut berpeluang memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta, dengan kemungkinan peningkatan plafon sesuai kebutuhan dan skala usaha.
“Nanti kalau ada use case, ada case lebih dari Rp 500 juta, kita beri juga kita buka,” tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2025 ini.
Pemerintah menilai, akses pembiayaan menjadi faktor krusial untuk memastikan ekosistem gig economy dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi kalangan muda di sektor digital.
Airlangga menambahkan, pengembangan gig economy merupakan salah satu sasaran utama dalam agenda percepatan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden.
“Target dari program presiden untuk akselerasi ekonomi ini yang ke-8 ini adalah gig economy di 15 kota,” jelasnya.
Tak hanya menyasar pelaku ekonomi kreatif, program Gig Economy juga diarahkan untuk menangkap peluang besar di sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui AI Open Innovation Challenge atau Hackathon. Pemerintah melihat pertumbuhan AI di Indonesia menunjukkan tren yang sangat menjanjikan.
“Pada saat ini Indonesia khusus untuk AI itu tumbuh 127 persen dan 91 juta telah mengalir ke sektor AI di semester I (2025), dan dari hasil research daripada Google, Indonesia adalah negara dengan tingkat adopsi tertinggi di ASEAN,” jelas Airlangga.
“Kemudian di seluruh Asia kita nomor 4, dan nilai pasar AI di Indonesia akan mencapai USD 70,6 miliar,” lanjutnya.
Program Gig Economy ditargetkan menjangkau 15 kota di Indonesia dengan Jakarta sebagai proyek percontohan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan Jakarta Creative Hub sebagai pusat pelatihan dan pengembangan ekosistem digital.
“DKI menyiapkan gedung ini khusus untuk pengembangan digital, dan tadi baru dibuka 1 lantai, punya potensi 6 lantai atau 7 ribu meter. Sehingga tentu ekosistem AI ini menjadi ekosistem yang penting,” ujar Airlangga.
