Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Juliyatmono menggelar Sosialisasi terkait Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi yang digelar di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA), Selasa (23/12/25).
Dalam Sosialisasi tersebut, Juliyatmono mengemukakan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Juliyatmono menekankan bahwa kekerasan di kampus bukan sekadar persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang dapat menggerus kualitas pendidikan tinggi dan pembentukan sumber daya manusia.
Kampus, ucap Juliyatmono seharusnya menjadi ruang aman bagi proses akademik, riset, dan pengembangan karakter mahasiswa.
“Kampus tidak boleh menjadi ruang yang permisif terhadap kekerasan, apalagi yang berbasis relasi kuasa. Pencegahan harus dilakukan secara sistematis melalui tata kelola institusi yang kuat,” kata Juliyatmono, dikutip dari FraksiGolkar.
Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi administratif. Perguruan tinggi perlu membangun mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban, disertai keberanian pimpinan kampus dalam menegakkan sanksi secara tegas dan transparan.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.
“Oleh karena itu, kebijakan pencegahan kekerasan di kampus harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola pendidikan tinggi secara nasional,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Juliyatmono juga menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada mahasiswa penerima manfaat.
Program KIP Kuliah dinilai menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“KIP Kuliah memastikan bahwa kesempatan menempuh pendidikan tinggi ditentukan oleh kapasitas akademik, bukan oleh kondisi ekonomi. Ini bagian dari upaya negara menjaga keadilan sosial di sektor pendidikan,” ucapnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, dan inovasi, Juliyatmono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan Komisi X DPR RI terhadap implementasi kebijakan pendidikan, sekaligus memastikan berbagai program strategis, termasuk pencegahan kekerasan di kampus dan KIP Kuliah, berjalan efektif hingga ke tingkat perguruan tinggi. {}
