Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, terus memperjuangkan tambahan kuota Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat Bondowoso, meski target nasional PTSL tahun 2025 turun menjadi sekitar 1,3–1,5 juta bidang akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, tingginya kebutuhan legalitas tanah di Bumi Ki Ronggo menjadi alasan kuat dirinya mendorong Kementerian ATR/BPN agar menambah kuota PTSL di daerahnya.
“PTSL ini bukan sekadar sertifikat. Ini menyangkut kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat dan masa depan tata ruang daerah. Kalau tanah rakyat punya legalitas, daerah pun ikut untung. Ini investasi jangka panjang,” ujar Zulfikar usai sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN di Bondowoso, Minggu (28/12/2025), dikutip dari JatimUpdate.
Selain tanah milik warga, Zulfikar juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, termasuk lahan masjid dan pemakaman, agar memiliki kekuatan hukum dan terhindar dari potensi sengketa maupun alih fungsi lahan.
“Tidak hanya tanah milik warga, tanah masjid dan kuburan juga harus disertifikasi. Ini bagian dari perlindungan aset umat,” tegasnya.
Upaya Zulfikar membuahkan hasil. Untuk tahun 2026, target penerbitan sertifikat PTSL di Bondowoso ditetapkan sebanyak 15 ribu bidang, meningkat dari target sebelumnya 10 ribu bidang.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, Zubaidi, mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran pusat pada 2025 sempat berdampak pada capaian PTSL. Dari target 10 ribu sertifikat, kantor pertanahan awalnya hanya mampu menerbitkan 6 ribu.
Berkat pengawalan Zulfikar di tingkat pusat, realisasi meningkat menjadi 10.770 sertifikat dan sudah dibagikan ke masyarakat.
“Tahun 2025 target kita 10 ribu, awalnya hanya mampu 6 ribu. Tapi atas perjuangan Pak Zulfikar, kuota bertambah menjadi 10.770 sertifikat dan sudah dibagikan kepada masyarakat,” ujar Zubaidi.
Untuk tahun 2026, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso menyiapkan target penerbitan 15 ribu sertifikat dengan pengukuran lahan sekitar 3.000 hektare. Pra-penyuluhan dan pendataan lahan awal juga telah dilakukan.
“Kita sudah melakukan pra-penyuluhan, sekitar 12 ribu bidang tanah siap disertifikasi. Jika melihat data per desa, totalnya mencapai 18 ribu, meski beberapa desa belum terpenuhi,” pungkas Zubaidi.
Zubaidi juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar proaktif menyiapkan administrasi tanah.
“Dengan PTSL, kami ingin masyarakat benar-benar siap. Tidak hanya siap secara dokumen, tapi juga memastikan tanahnya siap diukur dengan tepat, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak masalah muncul karena masyarakat tidak memelihara atau menata tanahnya dengan baik,” kata Zubaidi.
Langkah kolaboratif antara DPR RI dan BPN serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso mendapat apresiasi tokoh masyarakat. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bondowoso, Muhammad Malik, menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Zulfikar dalam memperjuangkan kepastian hukum tanah bagi warga.
“Kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada BPN dan Kantor Pertanahan Bondowoso, serta kepada Pak Zulfikar Arse Sadikin selaku wakil rakyat yang telah memperjuangkan penambahan kuota PTSL. Ini adalah langkah nyata yang menyentuh kebutuhan paling mendasar warga, yakni kepastian hukum atas tanah,” ujar Muhammad Malik.
Upaya ini diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menata dan menjaga tanahnya, sehingga konflik terkait kepemilikan tanah dapat diminimalkan dan warga dapat hidup lebih tenang, fokus pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan komunitas mereka. {}
