Berita Golkar – Perekonomian Indonesia memasuki fase transisi penting di tengah pemulihan pascapandemi dan tekanan ekonomi global yang masih berlanjut.
Stabilitas makroekonomi yang terjaga menjadi modal awal yang positif, namun berbagai persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, keterbatasan lapangan kerja berkualitas, serta ketergantungan pada sektor ekstraktif dan impor strategis masih menjadi tantangan serius bagi ekonomi nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menegaskan, tahun 2026 harus dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Pancasila yang berdaulat dan berkeadilan.
Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menjaga stabilitas, tetapi harus melakukan transformasi ekonomi yang berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Nurdin Halid menilai, perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026 menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat basis ekonomi domestik.
Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan pasar global dinilai semakin berisiko, sehingga penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta pengurangan ketergantungan impor harus menjadi prioritas kebijakan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran strategis BUMN, koperasi, dan UMKM sebagai pilar utama Ekonomi Pancasila. Sinergi antar pelaku ekonomi tersebut dinilai mampu memperkuat rantai nilai industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi harus dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat,” tegasnya, dikutip dari RakyatMerdeka.
Menutup pernyataannya, Nurdin Halid menegaskan Komisi VI DPR akan terus mengawal kebijakan ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila.
Ia optimistis, jika momentum 2026 dimanfaatkan secara tepat, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. {}
