Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 semakin positif. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 jadi yang tertinggi sepanjang tahun.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan pada 5 Februari 2026. Menko Airlangga pede besarannya akan positif.
“Kita lihat, tetapi pertumbuhan di kuartal IV itu di antara kuartal-kuartal sebelumnya, tumbuh bisa menjadi yang tertinggi,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2026), dikutip dari Liputan6.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 sebesar 4,87%, kuartal II-2025 sebesar 5,12%, dan kuartal III-2025 sebesar 5,04%. Airlangga memperkirakan, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV-2025, akan semakin positif.
Prediksinya, pertumbuhan ekonomi setahun penuh pada 2025 akan mendekati target yang ditetapkan dalam APBN. Angkanya berada di kisaran 5,2%. “Sehingga mungkin secara keseluruhan, target daripada APBN untuk pertumbuhan bisa mendekati,” ucap dia.
Defisit APBN Terkendali
Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih berada dalam kondisi yang terkendali.
Hal tersebut tercermin dari posisi defisit fiskal sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau masih berada di bawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, tingkat defisit tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menjaga kedisiplinan fiskal.
Fithra menjelaskan, pelebaran defisit APBN tidak dapat dilepaskan dari tekanan pada penerimaan negara. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia.
Dia menuturkan, faktor utama pelemahan penerimaan negara pada tahun lalu lebih disebabkan oleh normalisasi harga komoditas global, bukan karena lemahnya tata kelola fiskal. “Defisit APBN masih dalam koridor yang aman dan terkelola. Ini bukan sinyal krisis fiskal, melainkan respons kebijakan yang wajar di tengah siklus ekonomi saat ini,” ujar Fithra, Jumat, 9 Januari 2026.
Jaga Daya Beli
Fithra menambahkan, kebijakan anggaran ekspansif tersebut justru relevan karena pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskalnya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Langkah itu, tambahnya, terlihat dari paket stimulus pemerintah tahun lalu yang berfokus pada perbaikan daya beli masyarakat dan perlindungan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp110,7 triliun untuk berbagai stimulus ekonomi, yang mencakup diskon tarif listrik, dukungan pembiayaan bagi industri padat karya, bantuan pangan, hingga diskon transportasi.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak, rumah susun, serta tiket pesawat.
“Seluruh kebijakan tersebut memang diperuntukkan untuk menjaga daya beli dan penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa defisit tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, tapi memang benar-benar memiliki tujuan nyata bagi kestabilan ekonomi,” jelas Fithra.
Defisit APBN Tak Ganggu Investor
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut tingkat defisit APBN 2025 tidak berpengaruh pada minat investor ke Tanah Air. Pasalnya, besaran defisit APBN juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Airlangga memandang, besaran ini masih ada dalam batas aman.
“Enggak ada masalah, kan kemarin sudah ditutup dan defisitnya masih aman, masih di bawah 3%, walaupun dekat,” kata Airlangga, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2026). {}
