Berita Golkar – Pemerintah menegaskan sektor pariwisata akan menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kepariwisataan Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Pariwisata.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, Airlangga menyoroti kuatnya tren pemulihan sektor pariwisata nasional hingga kuartal ketiga 2025. Ia menyebut kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto telah mencapai hampir 4 persen, disertai lonjakan devisa dan serapan tenaga kerja yang signifikan.
“Sektor pariwisata menunjukkan pemulihan yang sangat kuat. Hingga kuartal III-2025, kontribusinya terhadap PDB mencapai 3,96 persen, dengan devisa pariwisata sebesar USD13,82 miliar dan penyerapan tenaga kerja mencapai 25,91 juta orang,” ujar Airlangga.
Narasi pemulihan itu juga tercermin dari pergerakan wisatawan mancanegara. Pemerintah mencatat, hingga November 2025, jumlah kunjungan wisman telah menembus hampir 14 juta orang, dengan tingkat belanja yang relatif tinggi dan pasar utama yang semakin beragam di kawasan Asia-Pasifik.
“Per November 2025, total kunjungan wisman mencapai 13,98 juta. Pada kuartal III-2025, rata-rata belanja wisman per kedatangan tercatat USD1.259, dengan kunjungan tertinggi berasal dari Malaysia, Australia, Singapura, dan Tiongkok,” jelasnya.
Menghadapi tantangan dan peluang 2026, pemerintah menyepakati sejumlah pilar strategis penguatan pariwisata. Airlangga menegaskan akselerasi infrastruktur dan konektivitas menjadi fokus awal, termasuk penguatan koneksi antarbandara dan sinergi program pusat–daerah di destinasi prioritas, serta evaluasi kebijakan visa guna mempermudah akses masuk wisatawan asing.
“Konektivitas harus diperkuat, baik antar bandara eksisting maupun bandara baru. Di sisi lain, akses masuk wisman akan disederhanakan melalui evaluasi kebijakan visa agar lebih kompetitif,” jelas Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Selain infrastruktur, transformasi tata kelola dan digitalisasi juga menjadi agenda penting. Pemerintah akan memperbaiki ekosistem penyelenggaraan event di berbagai daerah melalui perizinan terintegrasi, sekaligus memperkuat standar keselamatan wisata dengan skema asuransi pariwisata.
“Kami mendorong perizinan event yang terintegrasi dan penguatan standar keselamatan melalui asuransi pariwisata, agar industri ini tumbuh sehat dan berkelanjutan,” tutur Airlangga.
Pada aspek sumber daya manusia dan pembiayaan, pemerintah menargetkan peningkatan daya saing tenaga kerja pariwisata secara masif. Program upskilling dirancang menjangkau ratusan ribu pekerja setiap tahun, disertai instrumen fiskal baru untuk menjaga keberlanjutan sektor.
“Daya saing SDM akan ditingkatkan melalui program upskilling dengan target 400 ribu orang per tahun. Pemerintah juga menyiapkan Indonesia Quality Tourism Fund serta insentif pajak PPh DTP bagi tenaga kerja pariwisata pada 2025–2026,” pungkasnya.
Dengan fondasi data, kebijakan, dan pembiayaan yang diperkuat, pemerintah optimistis pariwisata Indonesia tidak hanya pulih, tetapi naik kelas sebagai penggerak ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
