Berita Golkar – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda strategis nasional pada 2026. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi yang dirancang berkelanjutan dengan dukungan anggaran negara yang besar dan terukur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pembiayaan program MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutan pelaksanaannya tidak diragukan. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk memastikan program ini berjalan optimal sepanjang 2026.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Skala penerima yang luas ini menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial-ekonomi terbesar yang pernah dijalankan, dengan dampak langsung hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Lebih jauh, Airlangga menilai MBG memiliki keunggulan dari sisi desain ekonomi. Skema operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai mampu memperkuat arus kas pelaksana karena sistem pembiayaan dilakukan di awal, sebelum proses produksi berjalan. Pola ini mendorong stabilitas usaha, mempercepat perputaran modal, dan membuka peluang ekspansi unit dapur baru di berbagai daerah.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.
Dampak ekonomi program MBG juga terlihat dari keterlibatan masyarakat di daerah. Airlangga mencontohkan wilayah Lamongan, di mana warga bergotong royong membangun dan mengelola usaha SPPG. Partisipasi kolektif tersebut mencerminkan efek pengganda ekonomi yang lahir dari program ini, mulai dari sektor pangan lokal hingga usaha kecil dan menengah.
Dari sisi aliran dana, pemerintah memperkirakan penyaluran anggaran MBG mencapai hampir Rp80 triliun setiap kuartal langsung ke tingkat akar rumput. Angka ini jauh melampaui besaran stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp37 triliun secara nasional.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambah Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Penyaluran dana dalam skala besar dan langsung ke masyarakat tersebut diyakini akan mendorong konsumsi, meningkatkan aktivitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor pendukung. Airlangga memperkirakan program MBG berpotensi menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan asumsi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Dengan berbagai multiplier effect tersebut, kontribusi MBG terhadap perekonomian nasional dinilai signifikan. Airlangga menghitung program ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Bahkan jika hanya separuh dari potensi itu terealisasi, tambahan sekitar tiga persen pertumbuhan ekonomi tetap dapat dicapai pada 2026.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.
