Berita Golkar – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idah Syahidah menekankan pentingnya transparansi program pembangunan daerah kepada masyarakat melalui peran aktif media massa. Pernyataan ini disampaikan di Gorontalo pada hari Jumat, 9 Januari, sebagai bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan akuntabilitas publik dan penyampaian informasi yang akurat.
Ia menegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga serta diketahui secara luas. Menurut Idah, evaluasi kinerja pemerintah provinsi, di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan dirinya, akan terus berlangsung selama empat tahun ke depan, sehingga publik berhak mengetahui secara jelas capaian visi dan misi pembangunan.
Oleh karena itu, penyampaian informasi yang jujur dan terbuka menjadi krusial untuk membangun kepercayaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami kontribusi pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan secara transparan, dikutip dari Merdeka.
Lebih lanjut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail juga memperkuat arahan tersebut, menyatakan bahwa mulai tahun 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berperan sebagai juru bicara resmi. Mereka diwajibkan untuk mentransformasikan informasi kegiatan kepada publik melalui media, dengan koordinasi yang baik agar sesuai kaidah jurnalistik dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wagub Idah Syahidah secara tegas meminta agar transparansi program pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menjalankan setiap kebijakan. Ia menekankan bahwa media massa memiliki peran vital dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan kinerja pemerintah tersampaikan secara luas dan efektif. Keterbukaan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar dan Wagub Idah, berkomitmen untuk terus dievaluasi oleh masyarakat secara berkala. Setiap program, sekecil apapun nilai anggarannya, harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui bahwa itu adalah bantuan dari pemerintah provinsi, bukan dari pihak lain. Ini sekaligus menepis potensi salah persepsi tentang sumber bantuan yang diterima oleh masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, terdapat sekitar 6.600 paket kegiatan yang sedang berjalan dengan total anggaran mencapai Rp546,8 miliar. Sebagian besar dari anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), termasuk sekolah swasta di Gorontalo.
Optimalisasi Peran Media dan Komunikasi Publik OPD
Idah Syahidah menyoroti bahwa pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan, masih kurang terekspos di media dibandingkan sektor lain yang mungkin lebih populer. Padahal, program pendidikan merupakan bagian integral dan sangat penting dari pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mendorong OPD untuk lebih proaktif dalam mengomunikasikan program-program ini kepada publik.
Wagub juga menekankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengabaikan peran strategis media, melainkan membangun komunikasi yang baik serta memanfaatkan potensi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfotik).
Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga dianggap penting dalam penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan terpercaya. Komunikasi yang efektif akan memperkuat pemahaman publik terhadap capaian pemerintah.
Gubernur Gusnar Ismail menegaskan kembali instruksi penting bahwa mulai tahun 2026, setiap OPD diwajibkan untuk berperan sebagai juru bicara resmi bagi pemerintah provinsi. Mereka diharapkan untuk berbicara jujur dan terbuka kepada media, tanpa menyembunyikan informasi penting dari masyarakat.
Hal ini dilakukan demi akuntabilitas dan tanggung jawab bersama antara gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran OPD dalam melayani masyarakat.
Koordinasi Komunikasi untuk Informasi Akurat
Penyampaian informasi yang efektif dan akurat kepada publik memerlukan koordinasi yang matang antar berbagai pihak. Gubernur Gusnar mengingatkan agar setiap OPD yang bertindak sebagai juru bicara tetap berkoordinasi dengan tim komunikasi atau juru bicara gubernur yang telah ditunjuk.
Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku dan standar pemerintah.
Selain itu, peran Dinas Kominfotik sangat krusial dalam memfasilitasi penyebaran informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas di seluruh wilayah Gorontalo. Dengan adanya koordinasi yang solid antara OPD, tim komunikasi, dan Dinas Kominfotik, diharapkan tidak ada informasi yang simpang siur atau salah tafsir di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan transparansi penuh.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan transparan bagi seluruh warganya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui secara detail bagaimana program-program tersebut dijalankan, didanai, dan apa saja capaiannya untuk kemajuan daerah. {}
