Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi laporan Kemendikdasmen RI terkait upaya pemulihan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Apresiasi tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Hetifah, langkah cepat Kemendikdasmen dalam melakukan koordinasi lintas sektor serta penanganan bertahap menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hak peserta didik tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat.
“Kami mengapresiasi kerja Kemendikdasmen yang secara sistematis melakukan pemulihan layanan pendidikan, mulai dari fase tanggap darurat hingga penyiapan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar legislator Partai Golkar asal Kaltim ini.
Dalam laporannya, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa pada Tahap 1, telah dilakukan koordinasi dan aktivasi Pos Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 4.639 satuan pendidikan di Aceh (2.878 Sekolah), Sumatra Utara (1.259 Sekolah), dan Sumatra Barat (502 Sekolah), terdampak bencana, dengan 59.397 guru tidak dapat memberikan layanan pendidikan selama 1–3 minggu, sehingga 683.259 siswa mengalami gangguan pembelajaran.
Secara bertahap, dilakukan pembersihan sekolah dan penyelenggaraan pembelajaran darurat. Untuk tahun 2026, kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang rusak mencapai Rp2,247 triliun, dengan mayoritas kebutuhan berada di Provinsi Aceh (Rp2 Triliun), dan Provinsi Sumut (Rp135 Miliar), dan Provinsi Sumbar (Rp32,5 Miliar). Saat ini, 96% sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belajar di tenda, menumpang di bangunan lain, atau dalam proses pembersihan.
Selanjutnya pada Tahap 2, Kemendikdasmen menyiapkan layanan pendidikan darurat melalui pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda dan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket school kit dengan anggaran operasional sebesar Rp25,9 miliar.
Dari sisi pendidik, pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada 16.467 guru (Aceh 7.861 guru, Sumut 5.783 guru, dan Sumbar 2.795 guru), dan tenaga kependidikan terdampak bencana senilai total Rp32,9 miliar (Aceh Rp15,7 Miliar, Sumut Rp11,566 Miliar, dan Sumbar Rp5,59 Miliar), serta menyiapkan santunan bagi guru terdampak. Proses pembelajaran darurat juga telah diperkuat melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, bimbingan teknis, pendampingan sekolah, dukungan psikososial, dan monitoring kehadiran guru serta siswa.
Adapun pada Tahap 3, yang saat ini masih dalam proses verifikasi data, pemerintah menyiapkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 sekolah rusak berat, dan 180 sekolah rusak total.
Sementara itu, 1.477 sekolah rusak ringan didorong memanfaatkan fleksibilitas penggunaan dana BOS. Tahap ini juga mencakup pemulihan pembelajaran, pemulihan trauma, penyesuaian penerimaan peserta didik terdampak bencana, serta penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Namun demikian, Hetifah menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Ia mendesak Kemendikdasmen untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI agar rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah rusak akibat bencana dibiayai melalui alokasi anggaran khusus kebencanaan, bukan mengambil dari anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 yang sebelumnya telah dialokasikan untuk sekolah penerima yang sudah terdata secara nasional. Hetifah mendesak adanya anggaran rehabilitrasi dan rekonstruksi kebencanaan yang memang dikhususkan untuk pemulihan fasilitas pendidikan, khususnya bencana di wilayah Sumatera.
“Skema anggaran harus adil dan tidak mengorbankan program revitalisasi reguler yang sudah direncanakan sebelumnya,” pinta Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Hetifah juga menyampaikan harapannya agar pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas darurat, pojok belajar, serta tempat bermain anak yang aman dan layak.
Menurut Ketua Umum PP KPPG ini, aspek pendidikan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kebencanaan. “Saat ini masih terdapat anak-anak yang harus berhenti sekolah atau mengalami kesulitan mengikuti proses belajar karena lokasi sekolah yang jauh dari hunian sementara yang disediakan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak pada masa depan mereka,” ujar Hetifah.
Dalam menutup pernyataannya, Hetifah juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan, agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi dan pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami berharap koordinasi lintas sektor, terus diperkuat agar penanganan bencana tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Hetifah.
Ia meminta agar pengawasan kebencanaan oleh pemerintah dilakukan secara komprehensif hingga fase pascabencana, disertai publikasi data yang transparan, konsisten, dan akurat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, bukan sekadar bersumber dari media sosial.
