Berita Golkar – Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI kembali menggelar Fosta Discuss Session (FDS) Vol. 2 dengan tema “Mitigasi Bencana; Menyoroti Arah Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang”. Gelaran ini menjadi ruang penting untuk memperkuat perspektif kebijakan dalam menghadapi meningkatnya intensitas bencana di berbagai daerah.
Hadir sebagai pembicara utama, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi FOSTA FPG DPR RI, Mesak Paidjala, yang menekankan bahwa mitigasi bencana tidak boleh hanya dipahami sebagai respons setelah bencana, tetapi sebagai fondasi dalam merancang pembangunan.
Mesak menjelaskan bahwa mitigasi bencana merupakan rangkaian upaya mengurangi risiko melalui pendekatan pembangunan fisik, peningkatan kapasitas sosial, serta penguatan kelembagaan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, langkah ini harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. “Sering kali kebijakan pembangunan tidak sinkron dengan tata ruang dan kajian risiko bencana. Inilah celah yang memperbesar dampak ketika bencana terjadi,” tegas Mesak.
Diskusi juga menyoroti bahwa tingginya risiko bencana di Indonesia tidak hanya dipicu oleh faktor alam, melainkan dipercepat oleh pola pembangunan yang kurang memperhatikan aspek mitigasi. Alih fungsi lahan, pembangunan permukiman di zona rawan bencana, serta lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang menjadi faktor yang memperkuat kerentanan. Padahal pemerintah telah menetapkan regulasi penataan ruang dan kebijakan penanggulangan bencana yang menekankan pencegahan dan mitigasi sebagai langkah utama.
Tantangan terbesar, menurut Mesak, berada pada sisi implementasi dan koordinasi lintas sektor. Perencanaan pembangunan daerah masih kerap tidak sejalan dengan RTRW serta dokumen kajian risiko bencana BPBD. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya harmonisasi kebijakan agar pembangunan tidak memperbesar risiko di masa depan.
FDS Vol. 2 ini turut dihadiri secara daring oleh Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan sekaligus Kepala BNPB pertama, Prof. Syamsul Maarif, perwakilan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota DPRD, FPRB, SRPB, praktisi kebencanaan, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan urgensi memperkuat tata kelola mitigasi bencana secara menyeluruh.
Ketua Umum FOSTA FPG DPR RI, Nur Wahyu Satrio, menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme peserta dan menegaskan komitmen FOSTA untuk terus menghadirkan diskusi substantif yang berorientasi pada penguatan kebijakan publik. FDS diharapkan menjadi wadah berkelanjutan untuk mendorong pembangunan yang lebih aman, adaptif, dan berbasis mitigasi bencana.
