Berita Golkar – Walikota Mataram, Mohan Roliskana mengimbau para guru di Kota Mataram untuk tidak lagi memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. Imbauan ini bertujuan agar anak-anak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat setelah menjalani kegiatan belajar dan aktivitas sekolah selama lima hari penuh.
Kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan uji coba lima hari sekolah yang mulai diberlakukan sejak Senin (12/1/2025) di puluhan sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) se-Kota Mataram. Dalam skema ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari Senin hingga Jumat, sementara Sabtu dan Minggu dimanfaatkan sebagai waktu libur.
Mohan mengatakan, dengan durasi belajar yang lebih panjang selama hari sekolah, siswa sudah cukup menjalani aktivitas akademik dan nonakademik di sekolah. Oleh karena itu, waktu sepulang sekolah dan akhir pekan diharapkan dapat digunakan anak-anak untuk beristirahat, berinteraksi dengan keluarga, serta melakukan aktivitas fisik di luar ruangan.
“Setelah penerapan lima hari sekolah, kami mengimbau agar guru tidak lagi memberikan PR kepada peserta didik,” ujar Mohan, pekan kemarin, dikutip dari SuaraNTB.
Ia berharap, seluruh materi pembelajaran dan tugas dapat diselesaikan pada jam belajar di sekolah, sehingga siswa tidak kembali dibebani pekerjaan akademik ketika sudah berada di rumah.
“Anak-anak butuh waktu untuk recovery, bermain, dan membangun interaksi sosial di luar sekolah. Jangan sampai mereka kelelahan karena beban belajar yang berlebihan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Yusuf, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti imbauan wali kota tersebut dengan menyampaikannya kepada seluruh kepala sekolah dan guru melalui Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Langkah ini dilakukan agar kebijakan peniadaan PR dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam oleh para pendidik di sekolah-sekolah yang menerapkan lima hari sekolah.
“Kami akan sampaikan secara resmi melalui MKKS dan K3S, supaya imbauan ini benar-benar diindahkan oleh semua guru,” ujarnya.
Menurut Yusuf, kebijakan peniadaan PR bertujuan untuk mengurangi beban belajar siswa setelah pulang ke rumah, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih longgar untuk beristirahat dan bermain. “Dengan tidak adanya PR, anak-anak bisa lebih lega untuk bermain dan istirahat di rumah,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini pemberian PR umumnya dilakukan oleh guru karena keterbatasan waktu di sekolah, terutama ketika materi atau tugas belum tuntas disampaikan dalam jam pelajaran. “PR selama ini bukan untuk membebani, tapi agar anak-anak lebih paham dan tidak tertinggal materi pelajaran,” ucap Yusuf.
Namun, dengan adanya program lima hari sekolah yang otomatis menambah jam belajar siswa di sekolah, para guru diharapkan mampu menyelesaikan penyampaian materi sekaligus penugasan di dalam kelas.
Dengan demikian, lanjut Yusuf, siswa tidak lagi dibebani tugas tambahan yang harus diselesaikan di rumah dalam batas waktu tertentu. Meski demikian, peran orang tua tetap dinilai penting dalam mendampingi anak-anak di rumah.
“Kalau anak ingin belajar di rumah, tentu orang tua tetap diharapkan mendampingi dan mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif,” pungkasnya. {}
