Berita Golkar – Kejadian longsor dan banjir di RT 1 Kelurahan Kanaan beberapa hari lalu, mendapat perhatian Walikota Bontang Neni Moerniaeni. Ia mengatakan aktivitas tambang yang tidak terkendali di wilayah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya longsor dan banjir pasir yang berdampak pada warga.
Ia menyebut, aktivitas tersebut bahkan sudah berulang kali dilaporkan masyarakat dan sempat berujung penindakan aparat. “Sudah beberapa kali warga melaporkan aktivitas itu. Bahkan sempat ada yang ditangkap karena aktivitasnya ketahuan dan langsung diamankan aparat,” kata Neni, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, kondisi geografis Bontang yang menyerupai cekungan membuat kota ini sangat rentan apabila aktivitas penggalian dilakukan tanpa pengamanan seperti turap atau barrier. Jika terus dibiarkan, risiko banjir pasir tidak dapat dihindari.
“Bontang ini seperti cawan. Kalau digali semua tanpa pengaman, banjirnya bukan air lagi, tapi pasir. Ini tidak bisa dibiarkan,” ucapnya, dikutip dari Kaltimpost.
“Untuk masyarakat terdampak tentu ada bantuan sosial, rumah dibersihkan, dan kerja bakti. Hari ini Danyon juga turun langsung ke lokasi,” tutur dia.
Namun, untuk penanganan permanen seperti pembangunan turap, Neni mengakui tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap penggunaan anggaran daerah harus melalui proses perencanaan yang matang.
“Kita tidak bisa belanja tanpa perencanaan. Apalagi kalau tidak direncanakan, risikonya jauh lebih besar,” terangnya.
Ia juga menyinggung kompleksitas wilayah administrasi di lokasi kejadian yang sebagian masuk Kutai Timur dan sebagian masuk Bontang. Hal ini membuat koordinasi lintas daerah dan perusahaan menjadi krusial.
Neni mendorong perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi untuk ikut berkontribusi melalui CSR, meski diakuinya mekanisme CSR kini juga harus melalui perencanaan yang jelas.
“Bikin turap itu tidak murah. Tapi kalau ada dana lain atau bantuan perusahaan, alhamdulillah,” terangnya.
Terkait wacana relokasi sekitar 15 rumah terdampak, Neni menyebut belum ada keputusan relokasi permanen. Namun, pemerintah menawarkan alternatif hunian sementara berupa rumah susun.
“Kalau warga mau tinggal di rumah susun, silakan. Di Guntung masih ada yang kosong, di Api-Api juga ada beberapa kamar,” pungkasnya. {}
