Berita Golkar – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong penguatan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal serta komunitas purna pekerja migran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dorongan tersebut disampaikan Mukhtarudin secara virtual dalam rapat penanganan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (20/1/2026).
Mukhtarudin menjelaskan, rapat ini bertujuan menyamakan visi, persepsi, dan langkah strategis dalam mengoptimalkan kualitas serta kuantitas penempatan dan pemanfaatan PMI asal NTT.
Ia juga memaparkan sejumlah strategi kebijakan P2MI, mulai dari peningkatan kapasitas calon PMI melalui Migrant Center dan program SMK Go Global, hingga penguatan Desa Migran Emas.
“Selain itu penyediaan KUR Penempatan dan Pemberdayaan, hingga penerapan akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),” ujar Mukhtarudin, dikutip dari Detik.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan rapat tersebut penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan PMI. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap PMI harus dilakukan secara menyeluruh.
“Mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke daerah asal agar memberi manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan,” ujar Laka Lena.
Laka Lena juga mendorong pembentukan dua tim satgas. Tim pertama bertugas melakukan pendampingan dan penyiapan calon PMI, termasuk pengurusan administrasi kependudukan serta pembekalan keterampilan.
Sementara tim kedua difokuskan untuk memberantas praktik mafia dan jaringan PMI ilegal. “Jika kita kalah, yang pulang adalah jenazah. Mereka berangkat dengan modal nekat, pulang dengan kehilangan nyawa,” terangnya.
Untuk diketahui, rapat ini dihadiri oleh Menteri P2MI Mukhtarudin secara virtual dan turut dihadiri unsur Forkopimda NTT. {}
