Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Mengingat letak geografis Indonesia yang rawan, identifikasi dini dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Sinergi Lintas Sektor dan Sistem Peringatan Dini
Menurut Singgih, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan komunikasi terpadu yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Identifikasi potensi bencana harus dilakukan sejak dini melalui komunikasi terpadu. Kehadiran sistem peringatan dini (Early Warning System) dan koordinasi terus menerus lintas lembaga menjadi kunci dalam rangka antisipasi bencana di daerah,” tegas Singgih, dikutip dari MediaIndonesia.
Ia menambahkan bahwa penguatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara holistik dengan menekankan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan respon cepat saat keadaan darurat terjadi.
Penyaluran Bantuan Bufferstock Logistik Miliaran Rupiah
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dan BNPB memberikan bantuan logistik yang signifikan untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik.
Tantangan DIY: Tanggung Jawab 438 Kalurahan
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa tantangan penanggulangan bencana di wilayahnya cukup besar mengingat DIY memiliki 438 kalurahan dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa urusan bencana tidak boleh dipolitisasi.
“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Jangan sampai isu kebencanaan digunakan untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini bukan hanya tugas BPBD atau dinas sosial, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Ni Made.
Risiko Tinggi Erupsi Merapi: 62 Ribu Jiwa dalam Bahaya
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memaparkan data krusial mengenai profil risiko di wilayahnya. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Sleman berada pada kelas risiko sedang dengan skor 73.
Fokus utama mitigasi di Sleman saat ini adalah ancaman Gunung Merapi. Tercatat sekitar 62.000 jiwa tinggal di kawasan rawan bencana yang sangat bergantung pada kecepatan evakuasi dan keakuratan data taktis.
“Tantangan kebencanaan tidak dapat dihadapi secara sektoral maupun parsial. Kami menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan strategis yang terintegrasi dengan pembangunan daerah. Kolaborasi lintas wilayah dan kewenangan adalah harga mati,” pungkas Harda. {}
