Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melaporkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Digital pada Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai Rp29 triliun atau 116,04 persen dari target sebesar sekitar Rp25 triliun.
“Target PNBP Tahun Anggaran 2025 sebesar sekitar Rp25 triliun dapat kami lampaui menjadi Rp29 triliun atau naik 116,04 persen. Ini menjadi indikator bahwa pengelolaan sektor komunikasi dan digital berjalan semakin baik,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/01/2026).
Ia menjelaskan kontribusi PNBP tersebut berasal dari berbagai sumber strategis, antara lain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, sektor telekomunikasi, layanan orbit satelit, sertifikasi, penyiaran, serta PNBP lainnya di lingkungan Kemkomdigi.
Selain kinerja PNBP, Menkomdigi juga memaparkan realisasi pelaksanaan anggaran Kemkomdigi hingga 31 Desember 2025. Total pagu existing tercatat sebesar Rp12,67 triliun, dengan pagu blokir sekitar Rp1,5 triliun, sehingga pagu setelah blokir menjadi Rp11,4 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp10,58 triliun atau setara 94,9 persen dari pagu setelah blokir.
“Di 2025, kami memulai dengan pagu sekitar Rp7,7 triliun dan Alhamdulillah realisasinya mencapai sekitar Rp10,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi, penetapan prioritas yang tepat, dan tata kelola yang lebih baik, kinerja sektor digital dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara,” ujar Meutya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Sejalan dengan itu, Meutya mengungkapkan bahwa Kemkomdigi juga mencatatkan prestasi penting di bidang akuntabilitas, dengan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025.
Ke depan, Meutya menegaskan komitmen Kemkomdigi untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran pada tahun 2026, agar setiap belanja dan penerimaan negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta memperkuat transformasi digital nasional.
“Pada tahun 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengoptimalkan realisasi anggaran untuk mendukung capaian kinerja anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
