Berita Golkar – Gubernur Kaltim selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud menandatangi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah.
Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DH 1–5 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Penandatanganan dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Kepala BRIN Arif Satria, Ketua APPSI, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat melalui Bappenas dan kementerian/lembaga terkait dengan asosiasi pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, dan desa merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya menyelaraskan serta menyinergikan perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui Satu Data Indonesia.
“Intinya, membangun itu memerlukan data. Data yang akurat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas, sehingga kita memiliki peta jalan yang sama dalam membangun bangsa ini,” kata Rudy Mas’ud dikutip dari akun resmi Pemprov Kaltim, Senin (26/1/2026).
Menurut Rudy Mas’ud, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, sehingga memiliki permasalahan yang kompleks dan memerlukan sinergisitas seluruh pihak guna mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Oleh karena itu, kita memerlukan big data atau satu data agar memiliki peta jalan yang sama. Siapa pun pemimpinnya ke depan, kita tetap memiliki tujuan yang sama dan membaca data yang sama untuk Indonesia,” jelasnya, dikutip dari JPNN.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan data merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, penandatanganan kerja sama ini merupakan ikhtiar pemerintah pusat dan daerah yang berkomitmen agar perencanaan pembangunan nasional berbasis data dan informasi yang terhimpun dalam Satu Data Indonesia (SDI).
“Ini juga menjadi momentum serta fondasi penguatan data Indonesia, khususnya dalam perencanaan pembangunan,” ujar Rachmat Pambudi.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama Penyelenggaraan Informasi Geopasial oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIG. {}
