Berita Golkar – Di tengah kepungan banjir yang merendam ribuan rumah di Pamanukan, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita (Kang Rey) melontarkan pernyataan keras terkait macetnya solusi permanen penanganan sungai.
Saat menyambangi pengungsi pada Senin (26/1/2026), Kang Rey menegaskan bahwa keinginan Pemkab Subang untuk bertindak terbentur oleh tembok aturan kewenangan pusat.
Didampingi Kapolres dan Dandim 0605/Subang, Bupati secara terbuka “menagih” aksi nyata dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera melakukan normalisasi sungai-sungai di wilayah Pantura.
Kang Rey mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap tumpang tindih regulasi yang membuat Pemerintah Daerah (Pemda) seolah “mati kutu”. Ia menjelaskan bahwa sungai-sungai besar di Pamanukan berada di bawah otoritas BBWS, bukan Pemkab Subang.
“Ini kan kewenangan BBWS. Bukan Pemda tidak mau bertindak atau menutup mata, namun jika sungai itu dikerjakan oleh kami menggunakan anggaran daerah, maka secara aturan akan menjadi temuan BPK. Kami tidak bisa melampaui kewenangan tersebut,” tegas Kang Rey secara lugas di hadapan awak media, dikutip dari PikiranRakyat.
Melihat kondisi 3.500 rumah yang terdampak di enam kecamatan, Kang Rey tidak ingin lagi ada alasan birokrasi yang mengorbankan rakyat. Kali ini, ia merangkul jajaran Forkopimda untuk menekan instansi vertikal tersebut.
“Maka dari itu, hari ini saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim Subang menyatakan sikap bersama: kami mendorong dan meminta BBWS untuk segera menormalisasi sungai di Pamanukan. Ini mendesak!” tambahnya.
Menurut Bupati, normalisasi adalah satu-satunya cara mengantisipasi agar bencana tahunan ini tidak terus menjadi “ritual” yang menyengsarakan warga saat musim hujan tiba.
Sembari menunggu respons dari BBWS, Kang Rey menjamin Pemkab Subang akan mengambil peran di sektor yang menjadi otoritasnya, yakni pelayanan administrasi pascabencana. Ia memerintahkan aparat kecamatan hingga desa untuk mendata dokumen penting warga yang hilang atau rusak.
“Sambil kita dorong pusat soal sungai, Pak Camat harus gerak cepat data ijazah, sertifikat tanah, atau dokumen kependudukan warga yang hilang. Kita fasilitasi komunikasinya ke instansi terkait agar masyarakat tidak rugi dua kali,” pungkasnya.
Peninjauan ini diakhiri dengan ajakan doa bersama agar cuaca ekstrem segera berlalu, sembari publik kini menanti apakah “sentilan” Bupati ini akan segera dijawab dengan alat berat dari pihak BBWS di bantaran sungai wilayah Pamanukan. {}
