Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad mengkritik sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan yang dinilainya masih menyulitkan masyarakat, khususnya lansia dengan penyakit komplikasi.
Ia menilai, meski Kementerian Kesehatan telah menyampaikan kebijakan penyederhanaan rujukan, praktik di lapangan masih memberatkan pasien karena tetap mewajibkan rujukan terpisah untuk setiap penyakit.
“Sekarang kita punya orang tua, nenek-nenek yang penyakitnya komplikasi. Datang periksa darah tinggi, ternyata ada diabetes, disuruh pulang lagi ambil rujukan. Orang sudah tua disuruh bolak-balik, sakitnya nambah,” kata Ramly kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, sistem rujukan seperti itu tidak efisien dan berpotensi membahayakan pasien lanjut usia. Ia mempertanyakan mengapa layanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara sekaligus dalam satu rujukan, terutama untuk pasien dengan kondisi medis kompleks.
Ramly menduga salah satu kendala penerapan rujukan terpadu adalah kekhawatiran BPJS terkait mekanisme pembayaran klaim.
Namun, Anggota Komisi E itu menegaskan persoalan teknis tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengorbankan kenyamanan dan keselamatan pasien. “Kalau takut soal klaim, ya kita cari jalan keluarnya. Jangan fulus jadi alasan rakyat dikorbanin,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, serta pihak rumah sakit dalam waktu dekat untuk mencari solusi atas persoalan rujukan tersebut.
“Kita akan duduk bersama. BPJS, Dinas Kesehatan, dewan. Cari jalan keluar supaya pelayanan kesehatan lebih manusiawi dan tidak menyusahkan rakyat,” pungkas Ramly. {}
