Berita Golkar – Ketua Partai Golkar Papua, Matius D Fakhiri menegaskan bila partai Golkar Papua mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara, namun dirinya menilai waktunya belum tepat untuk direalisasikan saat ini. Hal tersebut disampaikan Fakhiri usai membuka Rakorda Partai Golkar Papua di Jayapura, Kamis (29/1/2026).
Menurut Matius Fakhiri yang juga adalah Gubernur Papua, secara prinsip Golkar tidak menolak pemekaran DOB. Namun, kondisi fiskal saat ini belum memungkinkan untuk menanggung beban pembentukan provinsi baru, “Saya sebagai Gubernur mengetahui persis bahwa kondisi keuangan Provinsi Papua tidak baik-baik saja,” ujar Fakhiri, dikutip dari TopikPapua.
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan) APBD Papua induk kini hanya tersisa sekitar Rp2,03 triliun.
“Kalau kemudian terjadi pemekaran lagi dan dibagi dua, maka anggarannya hanya sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar. Sementara gaji pegawai saja hampir Rp990 miliar. Itu berarti kita masih minus sekitar Rp200 miliar,” jelasnya.
Menurut Fakhiri, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius sebelum mendorong pemekaran wilayah. Ia mengingatkan agar wacana politik tidak justru menyengsarakan masyarakat Papua.
“Saya berharap orang-orang yang bermain politik jangan ‘menjual jamu’ tetapi justru menyengsarakan masyarakatnya. Ini harus dipikirkan secara cerdas,” katanya.
Fakhiri menambahkan, fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan pelayanan publik melalui kehadiran kabupaten dan kota, bukan dengan menambah provinsi baru dalam waktu dekat.
“Biarkan dulu pemerintah berjalan. Yang paling penting sebenarnya adalah memperpendek rentang kendali pelayanan melalui kabupaten dan kota, tapi bukan sekarang untuk pemekaran provinsi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kader Partai Golkar di Papua saat ini tidak membicarakan pemekaran DOB, melainkan fokus pada pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kami tidak menolak pemekaran, tapi harus ada perhitungan yang matang. Jangan sampai pemekaran justru berdampak buruk terhadap kesejahteraan rakyat Papua ke depan,” tegas Fakhiri.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hasil kajian dan pandangan tersebut juga akan disampaikan kepada DPP Partai Golkar sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi wacana pemekaran DOB di Papua.
“Pemekaran bagi kami sebagai anak Papua itu suatu keharusan. Tapi waktunya bukan sekarang. Kita harus membangun dulu, meningkatkan PAD provinsi induk, baru berpikir ke langkah berikutnya,” pungkasnya. {}
