Berita Golkar – Nilai tukar rupiah kembali melemah seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang terkoordinasi dan terukur dari seluruh otoritas terkait.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin menilai pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen global. Faktor tersebut meliputi kebijakan moneter negara maju dan dinamika pasar keuangan internasional.
Puteri menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Menurutnya, sinergi tersebut krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar.
Ia menyebut peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu terus diperkuat dalam menghadapi tekanan eksternal. Komunikasi kebijakan yang konsisten dinilai penting untuk meredam volatilitas pasar.
“Hari ini kita bangun dengan berita bahwa pasar modal kita sedang mengalami turbulensi. Tentu kita mengandalkan kekuatan komunikasi dan kebijaksanaan para pemangku kepentingan di pemerintahan dan koordinasi untuk memperbaiki keadaan yang ini sedang ramai diperbincangkan,” ujarnya dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/1/2026), dikutip dari RRI.
Meski rupiah tertekan, Puteri menilai fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kondisi sektor keuangan yang terjaga.
Anggota Komisi XI tersebut menyebut pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan stabilisasi ekonomi. Langkah tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai APBN berperan strategis membangun jaring pengaman sosial dan memperkuat ekonomi rakyat. Ia menekankan APBN berfungsi sebagai mekanisme negara untuk menyalurkan subsidi, bantuan pendidikan, hingga program pangan seperti MBG.
“Sekarang ada intervensi yang lebih baru lagi dalam bentuk bantuan sosial, itu menjadi program belanja negara yaitu namanya MBG. Ada 350 triliun MBG kita,” ujarnya.
Misbakhun menilai MBG merupakan bentuk intervensi negara paling nyata untuk mencegah generasi Indonesia mengalami kekurangan gizi. “Jangan sampai generasi Indonesia ke depan itu adalah generasi yang kekurangan gizi, malfunction in nutrition,” ucap legislator tersebut.
Ia menambahkan, program MBG dirancang untuk menjangkau sekitar 83 juta hingga 84 juta penerima manfaat pada 2026. “Bayangkan setiap hari negara menyediakan porsi makanan 83 koma sekian juta untuk rakyatnya,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menjelaskan, APBN bukan sekadar dokumen fiskal. Menurutnya APBN merupakan instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan pemerataan manfaat.
Pimpinan Komisi XI itu juga menekankan, APBN menghadirkan negara di tengah rakyat. Sekaligus memastikan penerimaan pajak kembali dalam bentuk fasilitas publik dan program sosial yang dirasakan masyarakat. {}
