Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menuyatakan, pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional menjelang bulan puasa Ramadhan 2026.
Misbakhun menyebutkan, pemerintah mesti bekerja mencegah kenaikan harga pangan menggunakan instrumen fiskal dan moneter sejak awal, bukan baru bekerja setelah gejolak terjadi.
“Setiap Ramadhan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” ujar Misbakhun dalam siaran pers, Senin (16/2/2026), dikutip dari Kompas.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan,, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok telah menjadi pola yang dapat dipetakan. Oleh sebab itu, apabila tidak diantisipasi kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.
“Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” tutur dia.
Misbakhun juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta industri perbankan nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ia menyebutkan, optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak dini.
“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” kata dia.
Selain itu, Misbakhun menyoroti kelancaran distribusi logistik, serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar sebagai aspek yang tidak boleh diabaikan.
Kata BI Menurut dia, stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadhan. Dia pun memastikan DPR akan menjalankan peran pengawasannya dengan memantau secara intensif perkembangan harga, likuiditas, dan efektivitas kebijakan hingga puncak Idul Fitri.
“Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” kata Misbakhun. {}
