Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memperkuat kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas percepatan capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional pemerintah.
Dalam keterangannya pada Senin (23/2/2026), Sari menekankan pentingnya basis data terintegrasi sebagai fondasi perumusan kebijakan perumahan. Menurut dia, data yang akurat akan membuat alokasi anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar politikus asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu, dikutip dari AmpenanNews.
Sari mengatakan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Ia secara khusus menyoroti pentingnya sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas dan pemutakhiran data penerima manfaat.
Menurut dia, pendekatan berbasis data tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal negara. Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan kebutuhan hunian secara lebih presisi, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
Program 3 Juta Rumah sendiri ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan dan hunian layak di berbagai daerah, baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
Sari menegaskan perlunya dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk parlemen, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Mari kita dukung sinergi pemerintah dan DPR dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama yang kuat, dukungan parlemen, pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” katanya. {}
