Berita Golkar – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendengar sejumlah ketum partai menyebut isu presiden 3 periode merupakan permintaan ‘Pak Lurah’. Golkar meminta Hasto tak kembali mengulang wacana itu karena sudah usang.
“Sudahlah tak perlu lagi mengulang kembali wacana 3 periode itu. Wacana yang sudah usang dan terkubur,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (27/10/2023).
Ace mengatakan saat ini parpol tengah fokus pada tahapan pemilu. Ace mengatakan konstitusi sudah mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. “Kita sudah memiliki mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi kita bahwa jabatan Presiden itu hanya 2 periode. Artinya Pak Presiden Jokowi ini menunjukkan ketaatannya terhadap konstitusi,” lanjutnya.
Ace lantas menyarankan semua pihak mempersiapkan ide yang akan ditawarkan kepada rakyat ke depannya. “Saatnya kita memasuki tahap pendaftaran capres dan cawapres yang diikuti 3 pasangan. Lebih baik kita mengadu gagasan dan ide yang ditawarkan kepada rakyat,” ujar dia.
Sebagai informasi, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjadi salah satu ketum yang sempat mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Saat ditanya apakah usulan Airlangga soal presiden 3 periode merupakan permintaan ‘Pak Lurah’, Ace kembali menegaskan hal itu tak perlu dijadikan polemik. “Kita tidak perlu berpolemik tentang sesuatu yang tak perlu diperdebatkan lagi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang ditolak partainya. Hasto menyebut isu 3 periode memang ada.
“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto usai menghadiri dekarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Hasto mengatakan sebelum isu itu mengemuka, dirinya sudah bertemu dengan menteri terkait. Hasto juga mengaku mendengar sejumlah ketum partai menyebut isu itu sebagai permintaan ‘Pak Lurah’.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” ujar Hasto. {sumber}
