Airlangga Hartarto Ungkap Capaian Sertifikasi Tanah Transmigrasi Capai 140 Ribu Hektar

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan capaian sertifikasi hak milik tanah transmigrasi sekitar 140 ribu hektare.

“Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria mengevaluasi target 9 juta hektare dari penataan aset dan akses, serta capaian sertifikasi hak milik tanah transmigrasi sebesar 140.590,72 hektare,” ujar Airlangga saat ditemui di sela-sela Rakernas Reforma Agraria pada Selasa, 31 Oktober 2023 di Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, reforma agraria adalah program yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Reforma agraria juga merupakan salah satu program yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN melalui Peraturan Presiden alias Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah menargetkan capaian program reforma agraria adalah sebanyak 9 juta hektare yang bersumber dari legalisasi tanah sebesar 4,5 juta hektare dan redistribusi tanah 4,5 juta hektare.

Sementara target legalisasi tanah dari pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah 3,9 juta hektare atau telah tercapai 9,1 juta hektare (235,2 persen), serta dari sertifikasi hak milik tanah transmigrasi seluas 0,6 juta hektare yang baru tercapai 138,8 ribu hektare (23,1 persen).

Sedangkan redistribusi tanah diperoleh dari tanah ex-HGU, tanah terlantar, serta tanah negara lainnya seluas 0,4 juta hektare, yang sudah tercapai 2,09 juta hektare (335,7 persen). Selain itu, redistribusi tanah juga bersumber dari pelepasan kawasan seluas 4,1 juta hektare, di mana realisasinya baru mencapai 351,36 ribu hektare (8,5 persen).

Adapun capaian reforma agraria per Agustus 2023 mencapai 11 juta hektare. Angka ini secara rinci diperoleh dari legalisasi tanah senilai 9,3 juta hektare (206,9 persen) dan redistribusi tanah sebesar 1,6 juta hektare (37,6 persen).

“Program reforma agraria ini berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat, di mana pendapatan perkapita meningkat 20 persen di 2022,” tutur Ketua Tim Reforma Agraria Nasional ini. {sumber}