Berita Golkar – Perekonomian ASEAN telah menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%-5%. Pada tahun 2022, ekonomi ASEAN tumbuh 5,7% (yoy) dan diprediksi tetap tumbuh positif di tahun 2023. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-5 dan eksportir terbesar ke-4, bahkan pada tahun 2022 menjadi tujuan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ke-2.
Pertumbuhan perekonomian ASEAN yang didukung dengan konektivitas tersebut akan turut mendorong ketahanan perekonomian Asia pada tahun 2023 ini dan juga pada tahun-tahun mendatang. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar dalam momen Keketuaan Indonesia September lalu, telah dihasilkan komitmen terkait konektivitas ASEAN yang antara lain untuk memastikan implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 secara efektif dan melanjutkan kemajuan implementasi rekomendasi Mid-Term Review (MTRs) Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025.
“Konektivitas merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi terpadu di wilayah ASEAN. Tidak hanya membuat kebijakan saja tetapi juga secara praktis melakukannya agar infrastruktur dan konektivitas di ASEAN dapat segera terwujud,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 14th ASEAN Connectivity Symposium di Jakarta, Rabu (8/11).
Sepakat dengan Menko Airlangga, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Profesor Tetsuya Watanabe mengatakan bahwa konektivitas ASEAN telah terbukti menjadi landasan strategi pemulihan ASEAN pascapandemi yang melibatkan koordinasi kebijakan, pengumpulan sumber daya, dan pembentukan kemitraan untuk memperkuat ketahanan kawasan sehingga menjadi lebih kuat.
Sementara itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community Satvinder Singh mengatakan bahwa ASEAN harus terus membangun kapasitas dan memperkuat pijakan regional untuk memaksimalkan manfaat konektivitas ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN. Deputy Satvinder Singh juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tersebut.
Sejalan dengan solidnya pertumbuhan perekonomian ASEAN, perekonomian Indonesia pada kuartal III-2023 juga mampu tumbuh positif sebesar 4,94% (yoy). Angka tersebut diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali yakni 2,56% di bulan Oktober 2023, serta membaiknya indikator-indikator sosial yakni penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indonesia juga berhasil kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia dengan pendapatan per kapita sebesar USD4,580.
Menko Airlangga dalam simposium tersebut juga menyampaikan bahwa peluncuran DEFA dalam momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini akan melipatgandakan nilai ekonomi digital di ASEAN pada tahun 2030, dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun. Agenda ekonomi berkelanjutan juga akan dipercepat melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional.
Lebih lanjut, negara-negara ASEAN juga berkomitmen mengembangkan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 sebagai bagian dari Komunitas ASEAN Pasca-2025. Sehubungan dengan itu, pengembangan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 akan dilakukan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai referensi utama.
“Saya berharap dalam MPAC 2025 maupun dalam Agenda Konektivitas ASEAN Pasca 2025 dapat mengakomodir rencana aksi yang sejalan dengan penerapan Local Currency Transaction (LCT) sebagai penghubung ASEAN dan rencana ASEAN untuk mengembangkan kendaraan listrik ekosistem di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam simposium tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Tata Niaga Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian. Simposium tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan perwakilan ASEAN Connectivity Coordinating Committee Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC), Duta Besar ASEAN Dialogue Partner, perwakilan Badan-Badan Sektoral ASEAN dan Badan Pelaksana Utama, serta sejumlah representatif focal points MPAC 2025, organisasi internasional, multilateral development banks, sektor swasta dan organisasi sub-regional lainnya. {sumber}
