Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bisa meningkatkan anggaran bagi mereka yang bekerja sebagai pilar-pilar sosial di masyarakat.
Demikian disampaikan Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial, di Gedung DPR RI, Selasa (7/11).
Ace yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu menjelaskan pihaknya banyak berdiskusi dan mendapatkan aspirasi dengan para pilar sosial di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Harapannya, mereka ingin mendapat perhatian dari negara terutama terkait kesejahteraan mereka.
“Tak bosan-bosan kami mengingatkan terkait dengan peningkatan anggaran terhadap para pendamping sosial, baik pendamping PKH, TKSK, atau pilar-pilar sosial yang lain. Yang patut mendapatkan perhatian dari kita semua,” kata Kang Ace—sapaannya—dalam keterangannya, Rabu (8/11).
Ia mengungkapkan, pada beberapa kali pertemuan dengan para pendamping PKH maupun TKSK dan pilar sosial yang lain, ternyata memang perlu sekali mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama negara.
Kang Ace sempat merespon rencana Kemensos yang akan menyalurkan bantuan bagi masyarakat akibat terdampak El-Nino. Ia berharap bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan tepat waktu. Adapun Kemensos untuk keperluan itu berencana menyalurkan bantuan kepada 18.800.000 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Pada prinsipnya kami mendukung program tersebut selain kita ingin program ini bisa membantu masyarakat menghadapi perubahan iklim yang mempengaruhi terhadap ketahanan pangan kita. Tapi harus diikuti dengan daya salur yang lebih tepat. Kami ingin BLT El-Nino ini disalurkan melalui PT. POS,” ujarnya,
Lebih lanjut, kata Ace, bantuan sosial itu diproyeksikan dalam dua bulan ini. Hanya saja, ia ingin memastikan bagaimana proses penyalurannya, termasuk mekanisme penyaluran. Pada kesempatan itu, Kang Ace mengingatkan Kemensos agar mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2023.
“Termasuk juga soal Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang serapannya masih 52 persen. Kami menginginkan daya serap ini bisa dilakukan karena kita punya waktu dua bulan lagi sampai akhir tahun ini,” terang dia. {sumber}
