Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menanggapi usulan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di Pemilu. Bobby mengatakan pembentukan tim panja itu mesti ada persetujuan dari seluruh anggota fraksi.
“Belum karena memang itu kan perlu persetujuan dari seluruh anggota fraksi ya, kalau pembentukan Panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I,” kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (10/11/2023).
Bobby menyebut dalam internal Partai Golkar belum ada pembicaraan terkait itu. Ia menilai Panja netralitas bisa dibuat jika ada bukti pendukung sikap TNI.
Ia mengatakan pembentukan Panja itu harus melihat dinamika yang terjadi. Tim Panja mampu memberikan manfaat bukan polemik di publik.
“Sepengetahuan saya belum ya, karena kan kita kan kalau membuat Panja itu tentu harus melihat ada dinamika apa. Kalau misalkan Panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Nah, Lantas indikasinya tidak netral apa,” ujar Bobby.
“Kan tentu harus ada itu, sehingga kita memastikan bahwa hasil Panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan Pemilu,” sambungnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto sebelumnya mengusulkan Panja pengawasan netralitas TNI di pemilu. Utut mulanya menyoroti salinan paparan Laksamana Yudo saat menyampaikan arahannya terhadap personel TNI soal netralitas. {sumber}
