Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perusahaan-perusahaan penjaminan mendongkrak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah, ungkapnya, telah menyalurkan KUR sebesar Rp204,17 triliun kepada 3,18 juta debitur hingga awal November 2023. Angka tersebut setara dengan 68,74 persen dari target Rp297 triliun pada akhir tahun ini.
“Ini masih perlu ditingkatkan penyalurannya. Saya berharap perusahaan penjaminan dapat terus berperan agar penyaluran KUR UMKM meningkat,” ujarnya melalui tayangan video di acara seminar ‘Setengah Abad Penjaminan Kredit UMKM Berkontribusi Bagi Ekonomi Negeri” di Jakarta, Jumat, 17 November 2023.
Airlangga menyebut keberadaan UMKM amat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM, terangnya, memberikan kontribusi besar sekitar 61 persen dari produk domestik bruto (PDB) di 2022 dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Total investasi UMKM sekitar 60 persen dari investasi nasional.
Memperhatikan pentingnya UMKM, Menko Perekonomian menuturkan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai kredit UMKM, yang pada Agustus lalu masih 23,2 persen dari total kredit. “Total kredit ini masih jauh dari angka 30 persen yang ditargetkan di 2024,” ucap dia.
Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Golkar itu berharap perusahaan penjaminan dapat menjaga dan meningkatkan kapasitas penjaminan lewat dukungan penyaluran KUR dengan bunga rendah. Hal ini guna menstimulasi UMKM untuk menarik kredit.
“Jadi, perusahaan penjaminan menjadi sangat penting dalam penyaluran KUR. Dari sisi pungutan pembiayaan UMKM, salah satu instrumen penting adalah KUR yang bunganya rendah,” imbuh Airlangga.
Tingkatkan kapasitas perusahaan penjaminan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mendorong penguatan ekosistem penjaminan pembiayaan kepada UMKM. Menurutnya, kapasitas perusahaan penjaminan di daerah masih terbatas dari segi permodalan. “Perusahaan penjaminan daerah juga harus diperkuat dari permodalan untuk menjamin kredit pembiayaan di daerah,” kata dia.
Ogi meminta perusahaan penjaminan dapat berperan lebih kompetitif dengan meningkatkan kompetensi permodalan di daerah, sehingga proses pembiayaan khususnya untuk pengembangan UMKM dapat dilaksanakan dengan baik.
“Apakah perusahaan penjaminan bisa melakukan kegiatan di luar kredit atau pembiayaan tertentu. Tapi, intinya mereka tetap fokus soal penjaminan kredit. Karena itu tolong diperhatikan penguatan ekosistem pada penjaminan itu sendiri,” papar dia.
Ketua Asippindo Ivan Soeparno menambahkan pihaknya menjadi wadah bagi 22 perusahaan penjaminan yang berkomitmen memajukan sektor UMKM melalui pembiayaan kredit. Perusahaan penjaminan dianggap berperan strategis meningkatkan aksesibilitas finansial bagi UMKM. “Kami percaya penjaminan modal kredit bagi UMKM adalah kunci sukses dalam keberlanjutan usaha mereka,” ucap Ivan. {sumber}
