Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, melakukan kunjungan kerja ke Kodam XII/Tanjungpura di Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap kondisi pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia khususnya dengan negara bagian Serawak, Malaysia. .
Dalam kesempatan itu, Abraham menyampaikan keprihatinan atas minimnya alat utama sistem persenjataan (alutsista), jumlah pos pengamanan yang terbatas, dan personel yang belum memadai. Kondisi ini menurutnya membuka peluang besar bagi masuknya pekerja migran ilegal serta praktik penyelundupan, termasuk narkotika, yang dapat mengancam kedaulatan negara.
“Kami Komisi I mendukung penuh agar dibantu atau disupport untuk peningkatan personel maupun dari sisi anggarannya. Karena itu sudah menjadi problem yang tambah lama tambah akan merugikan bangsa kita, karena juga ada kaitannya dengan kedaulatan,” ujar Abraham dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia menuturkan bahwa beberapa titik perbatasan bahkan tidak memiliki penjagaan sama sekali, menjadikannya jalur rawan yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan lintas batas. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah strategis memperkuat pengamanan di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara TNI, Polri, dan BNN dalam menjaga wilayah perbatasan agar tidak menjadi celah bagi peredaran narkotika.
“TNI bersama-sama dengan Polri dan BNN harus memperketat dan menambah personel. Dan mereka juga harus melihat perbatasan-perbatasan ini banyak jalan-jalan tikus baru yang terus bertambah, sedangkan kita punya pos pengamanan tidak bertambah dan personal juga tidak bertambah,” dikatakan politisi Partai Golkar ini.
Legislator asal Jakarta ini turut menyampaikan harapan dengan adanya penambahan personel hingga anggaran, ancaman keamanan yang masuk dari perbatasan dapat diminimalisir.
“Maka dari itu, harapannya dengan ditambahnya alutsista, ditambahnya personel, ditambahnya pos pengamanan dan anggaran dapat mengurangi ataupun mereduce seminimal mungkin bahaya-bahaya peredaran narkotika yang masuk ke Indonesia ini,“ ucap Abraham.
Temuan dan masukan dari kunjungan ini selanjutnya akan dibawa oleh Komisi I DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pertahanan. Fokus pembahasan akan diarahkan pada penguatan kebijakan pertahanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap ancaman lintas batas.
