Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, turut membeberkan postur anggaran bantuan perlindungan sosial yang di dalamnya turut dialokasikan untuk beberapa bantuan sosial.
Ace membeberkan hal tersebut dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi RI (MK). Ace dihadirkan sebagai saksi oleh kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran. “Kami ingin mencoba untuk kembali kepada jenis perlindungan sosial, ada bantuan sosial yang sifatnya reguler,” kata Ace dalam sidang, Kamis (4/4/2024).
Dalam anggaran bansos reguler itu kata Ace, ada beberapa klasifikasi pembagiannya. Termasuk kata dia yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako yang dimana anggarannya tidak berbeda jauh dari tahun 2023 ke 2024.
“Itu terdiri dari atas misalnya untuk bantuan reguler PKH tahun 2023 itu 28,1 triliun (9,9 juta Kelompok Penerima Manfaat atau KPM), dan tahun 2024 itu sama sebesar 28,7 triliun (10 juta KPM). Kemudian kartu sembako 44,5 triliun di tahun 2023 (18,7 juta KPM), di tahun 2024 itu sama 45,1 triliun (18,8 juta KPM),” kata Ace dalam persidangan.
Tak hanya itu, Ace juga menyebut beberapa program bantuan sosial lainnya termasuk yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun 2023 dan 2024.
Lebih lanjut, dalam paparannya Ace juga membeberkan bantuan untuk pendidikan baik untuk tingkat sekolah maupun kuliah.
“Yang saya sebut JKN di bawah kementerian sosial itu 46,3 triliun di tahun 2023, dan 46,5 triliun tahun 2024. Ada juga bansos untuk bantuan pendidikan yang disebut PIP sebesar 11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa di 2023 dan di tahun 2024 dianggarkan 14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa,” kata dia.
“Untuk KIP Kuliah di bawah Kemendikbud itu 12,9 triliun di tahun 2023, dan 15,1 triliun di tahun 2024,” sambung Ace.
Sementara kata Ace, ada satu sektor bantuan perlindungan sosial yang dimana anggarannya cukup besar. Adapun perlindungan sosial itu bentuk subsidi energi yang dikelola oleh Kementerian ESDM yang juga termasuk Pertamina.
“Itu besarnya untuk tahun 2024 itu 277,7 triliun (2023 besaran 258,3 triliun) justru ini yang paling besar,” kata dia.
Ketua DPP Partai Golkar itu, juga menyebut ada beberapa anggaran untuk bantuan lain, seperti Kartu Pra Kerja dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.
Ace lantas membeberkan seluruh postur anggaran untuk seluruh jenis bantuan tersebut yang dikelola beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa.
“Ada kartu pra kerja 2,8 triliun (di tahun 2023), di tahun 2024 5,0 triliun. Ada juga BLT dana desa yang ditransfer ke desa yang pengawasannya dari Kementerian Desa 10,4 triliun (yahun 2023 ) dan 10,7 triliun tahun 2024. Terakhir perlindungan sosial lainnya 29 triliun tahun 2023, dan 53,1 triliun di tahun 2024,” tandas Ace.
Adapun perlindungan sosial lainnya di 2024 itu terbagi dalam beberapa klasifikasi bantuan, di antaranya yakni bencana 0,25 triliun. Tak hanya itu ada juga iuran JKP 1,3 triliun dan JKN 2,5 triliun; Bansos lainnya 1,8 triliun; dana cadangan penanggulangan bencana 5 triliun; belanja lainnya yang belum dialokasikan sebesar 42 triliun. {sumber}
