Berita Golkar – Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik langkah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tujuan pemerataan yang menurutnya justru menimbulkan ketimpangan yang baru. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily heran dengan kritik Anies lantaran seharusnya Anies memahami selama ini kegiatan ekonomi terpusat di Pulau Jawa.
“IKN ini sudah menjadi keputusan negara. Saat ini sedang dituntaskan Presiden Jokowi agar penggunaannya dapat dimulai tahun 2024 nanti. Harusnya Pak Anies tahu bahwa selama ini ekonomi kita lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta,” kata Ace kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Ace menyebut kondisi di Jakarta telah melebihi daya tampungnya saat ini. Menurut dia, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur sebagai bentuk langkah pemerataan pembangunan.
“Daya tampung Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi sudah sangat over capacity. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini salah satu tujuannya mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah dapat lebih terjangkau,” kata Ace.
“Kebijakan pemindahan IKN ini sebagai ikhtiar agar kita mewujudkan Indonesia sentris,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Anies ditanya pendapatnya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Salah satu panelis Siti Zuhro menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
“Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).
“Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia,” tuturnya. {sumber}
