Berita Golkar – Partai Golkar menyayangkan sikap Mahfud MD yang membela Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua Barat terkait tanda tangannya di pakta integritas pemenangan Ganjar Pranowo.
Ketua DPD Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily menganggap, seorang Mahfud MD yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam seharusnya tidak terburu-buru mengatakan tidak ada pelanggaran netralitas baik yang dilakukan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso maupun Kabinda Papua Barat.
“Saya heran jika seorang Pak Mahfud mengatakan ini tidak melanggar. Kok tak langgar netralitas? Bukannya Pj Bupati Sorong ini adalah ASN? Mengapa pula institusi intelijen negara juga membuat pakta integritas itu?” kata Ace dalam pernyataannya, Rabu (15/11) seperti dikutip Holopis.com.
Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu pun kemudian menegaskan, perlu segera dilakukan penelusuran terkait kebenaran dokumen yang telah beredar tersebut.
“Jika benar, dokumen itu jelas menyalahi aturan. Tidak dibenarkan sama sekali bahwa Pj Bupati dan institusi intelijen negara itu secara terbuka menunjukkan sikap partisannya,” tegasnya.
Ace pun menyindir para pihak lawan yang kerap menuduh pasangan Prabowo-Gibran telah menggunakan lembaga negara dan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. “Padahal, jika dokumen itu benar, siapa sesungguhnya yang menggunakan cara-cara yang tidak etis itu?” sindirnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa tersebar dokumen diduga pakta integritas yang dibuat oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban.
Di dalam dokumen pakta integritas yang dibuat pada bulan Agustus 2023 lalu itu tertuang bahwa Yan Peit berkomitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo di wilayahnya dengan perolehan 60 + 1 persen total suara. {sumber}
