Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily mengingat para calon anggota legislatif DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi Jabar bijak dalam bermedia sosial.
Hal itu disampaikan Ace, saat membuka pendidikan politik (Dikpol) Peningkatan Caleg DPRD kabupaten/kota Angkatan ke-3 di DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Kamis (24/7/2024).
Dikatakan Ace, media sosial dapat membuat seseorang memiliki citra positif dan negatif. Banyak caleg yang dikenal masyarakat hingga terpilih sebagai anggota legislatif karena memanfaatkan media sosial. Namun, media sosial juga dapat menjadi bumerang bagi para caleg, jika tidak digunakan dengan bijak.
“Nanti akan ada materi menjaga integritas seorang politisi. Ini penting karena banyak di antara kita, karena mentang-mentang menjadi anggota DPRD harus ada batasannya. Sebagai seorang politisi harus tahu koridor dalam konteks menjaga integritas. Termasuk hari ini, tidak ada politisi yang berhasil tanpa memiliki media sosial (medsos),” ujar Ace.
Ace mencontohkan kasus yang terjadi di Depok dan Kabupaten Garut. Akibat media sosial, anggota DPRD di Depok dihujat netizen karena dianggap arogan terhadap seorang supir truk.
“Contoh kasus di Depok. Tujuan anggota DPRD Depok itu baik. Ada sopir truk masuk ke jalan kecil yang bukan peruntukkannya, karena melanggar, anggota DPRD itu marah-marah ke sopir truk. Lalu ada yang memvideokan dan viral. Orang mencap anggota DPRD itu jelek dan disebut dari Golkar. Lalu yang rusak siapa coba? Golkar,” katanya.
Pun demikian dengan Ketua DPRD Garut yang viral karena dianggap tidak empati terhadap guru honorer yang demo di kantor DPRD Kabupaten Garut.
“Ternyata, guru honorer itu diberi nasihat. Kalau mau menangis yang baik, jangan sampai kokosedan (histeris sambil duduk di lantai). Maksudnya kan baik, tapi dipelintir oleh netizen, tidak empati kepada guru,” katanya.
Saat ini, kata Ace, era demokrasi digital dan penting bagi anggota DPRD memiliki kemampuan menjaga integritas dan citra di dunia maya.
“DPD Golkar Jabar telah konsultasi dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan kurikulum dibahas serius. Tujuan utamanya agar caleg DPRD kabupaten/kota dan provinsi terpilih, menjadi anggota dewan yang baik, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, mengerti tugas dan fungsi,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, caleg dari Golkar juga harus mengerti tugas dan fungsinya. Jangan sampai, ranah DPR RI dan eksekutif dijanjikan kepada masyarakat. “Peran eksekutif anda janjikan ke rakyat, itu juga artinya enggak ngerti,” ucapnya.
Para anggota dewan juga, kata dia, harus mengetahui tentang bagaimana menyusun peraturan daerah dan budgeting atau penganggaran di APBD.
“Karena enggak ngerti, kemudian merasa tidak ada yang harus diperjuangkan. Padahal saat kampanye pernah menjanjikan kepada rakyat kalau terpilih akan melakukan A dan B. Tapi kalau tidak tahu tata cara memasukkan program yang harus diperjuangkan bagaimana Anda bisa mewujudkan janji itu,” katanya. {sumber}
