Berita Golkar – Komisi VIII DPR RI memastikan saluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tersampaikan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB. H. Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa Komisi VIII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Tangerang dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos kepada masyarakat di Tangerang.
Ace juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berada di bawah angka rata-rata nasional yaitu 6,9 persen.
“Hal tersebut menunjukkan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang relatif baik, dan tentu Komisi VIII DPR tetap akan mendorong agar Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang dapat terus ditingkatkan. Kalau kita lihat juga program-program bidang sosial di Kabupaten Tangerang juga sudah cukup baik. Ada sinergitas dengan program pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” papar Ace dalam Kunspek Komisi VIII DPR di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa, (26/03/2024).
Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ace mengatakan, DTKS menjadi sumber data-data bansos, baik yang ada di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun di Kementerian/Lembaga (K/L) lain.
“Tentu kami mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus melakukan validasi data, karena hal tersebut menjadi kunci bagi keberhasilan program-program bansos agar tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat,” tegas Ace.
Dalam Kunspek tersebut, Komisi VIII DPR juga mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah memiliki Sistem Informasi Intip Bantuan Sosial, guna memastikan penyaluran bansos akurat dan tepat sasaran kepada masyarakat.
Ace mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki mekanisme dan pendataan penyaluran bansos, khususnya di Kabupaten Tangerang. “Agar betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat,” ujar Ace.
Kemudian, Ace memaparkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar penyaluran bansos ke depannya benar-benar tepat sasaran, salah satunya pemutakhiran data dan implementasi satu data yang terintegrasi.
“Yang pertama adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pemutakhiran data, dan yang kedua yaitu implementasi satu data antara pemerintah pusat dan Pemda betul-betul bisa diwujudkan, agar data tidak simpang siur,” jelas Ace.
Sebagaimana diketahui, Ace menjabarkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah memiliki banyak jenis. Dari mulai bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, kemudian bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan energi, hingga bantuan kesehatan.
“Ini memang diperlukan oleh masyarakat, tetapi tentu kita harapkan bansos tersebut disalurkan tepat sasaran, sesuai, dan membantu masyarakat, terutama di dalam konteks bagaimana kita memulihkan ekonomi masyarakat,” tutup Ace. {sumber}
