DPP  

Ace Hasan: Jumlah Kementerian Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Presiden Terpilih

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat kementerian di pemerintahan harus disesuaikan dengan visi, misi, dan program presiden dan wakil presiden terpilih. Ia menyebut penambahan kementerian bukanlah sesuatu hal yang mustahil jika memang dibutuhkan.

“Jadi karena itu saya kira bukan sesuatu yang tidak mungkin jika proses kebutuhan portofolio kementerian itu ya harus disesuaikan dengan visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh capres tersebut,” kata Ace di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/5).

Ace mengatakan masyarakat dalam menentukan pilihannya di Pilpres 2024 kemarin pasti memiliki preferensi. “Nah, preferensinya itu ya saya kira seusai dengan apa yang menjadi visi-misi presiden tersebut,” ujar dia.

Ia pun menyinggung salah satu program unggulan Prabowo-Gibran yakni makan siang gratis. Ace menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke Prabowo selaku presiden terpilih. Selain itu, ia menyatakan kementerian juga harus menjawab tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintahan dari periode ke periode juga berbeda-beda. Oleh karenanya, Ace berpendapat UU Kementerian Negara harus bersifat fleksibel agar bisa mengakomodasi visi, misi, dan program presiden terpilih.

Ia pun menegaskan UU tersebut harus bisa mengakomodasi bukan sekadar aspek politis, melainkan aspek kebutuhan teknokratis.

“Misalnya soal krisis iklim yang sekarang ini dihadapi Indonesia dan juga seluruh dunia. Karena itu, konsen kita terhadap krisis iklim, perubahan iklim serta persoalan lingkungan tentu harus menjadi satu perhatian khusus,” ujarnya.

Belakangan beredar kabar Prabowo hendak menambah kursi menteri menjadi 40. Merespons itu, Presiden Jokowi menegaskan bukan dirinya yang memberi saran. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet kini masih dalam tahap pembicaraan.

“Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok dulu. Tunggu saja ya,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

Saat ditanya lebih lanjut, putra Presiden Jokowi itu tak menampik kemungkinan bertambahnya kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia bahkan mengakui salah satu kementerian yang sedang digagas adalah kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis. “Kemarin sempat dibahas itu (kementerian khusus makan siang gratis),” katanya. {sumber}