DPP  

Ace Hasan: Presiden Jokowi Bakal Punya Peran Aktif di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, setiap masukan, pemikiran, dan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Ace merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut Jokowi akan memiliki peran di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ya, tentu Pak Jokowi merupakan Presiden, dan saya kira masyarakat juga tahu, apalagi beliau memiliki prestasi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja beliau yang luar biasa tentu berbagai pemikirannya, pandangannya, masukannya, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini,” ujar Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Ace mengungkapkan, terkait posisi Jokowi di pemerintahan Prabowo ke depannya, pihaknya tidak berwenang untuk membahas hal tersebut. Dia juga tidak tahu apakah Jokowi akan berperan dalam penyusunan kabinet Prabowo atau tidak.

Ace mengatakan, Airlangga selaku ketua umum memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu. “Kalau pada level itu saya kira saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Saya enggak tahu (apakah Jokowi akan menentukan nama di kabinet),” kata Ace.

“Jadi, kalau saya sendiri, ya kalau Pak Airlangga bicara ya memang kewenangan beliau. Tapi, kalau saya sebagai bagian dari Partai Golkar tentu ya kita sekarang lagi terus mengawal perolehan suara kita supaya tidak ada dispute dan tentu kita harapkan dari pengawalan suara ini memastikan kemenangan Partai Golkar,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memiliki peran di pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan Prabowo jika dinyatakan resmi memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. “Tentu akan ada perannya, tetapi kita tunggu saja,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Airlangga kemudian ditanya lebih lanjut soal anggapan berbagai pihak bahwa Jokowi terlalu cawe-cawe atau ikut campur dalam pemerintahan mendatang. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut tidak memberikan jawaban. {sumber}