Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPRI RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menyerahkan beasiswa pendidikan kepada ratusan mahasiswi dari 93 perguruan tinggi. Beasiswa pendidikan itu berasal dari dana abadi umat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Acara serah terima program Bantuan Pendidikan Beasiswa Kang Haji Ace (BPKH) itu berlangsung di Hotel Sutan Raja Soreang, Senin (15/1). Hadir dalam acara itu, 450 mahasiswa penerima beasiswa. Masing-masing mahasiswa mendapat beasiswa Rp6 juta.
“Jumlah terbesar mahasiswa penerima beasiswa itu dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (SGD) Bandung, sebanyak 105 orang,” kata pria yang karib disapa Kang Ace itu, Selasa (16/1).
Selain UIN, ujarnya, perguruan tinggi 20 besar penerima beasiswa, antara lain, Universitas Balebandung (UBB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Terbuka (UT), Universitas Islam Nusantara (Uninus), IKIP Siliwangi (Unsil), Universitas Yamisa, Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB).
Kemudian, STAI Darul Falah, Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Teknologi Digital Bandung, Gema Widiabangsa, IAI Persis, Unpad, Univesitas Nurtanio, Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), dan UIN Syarif Hidayatullah.
“Itu 20 besar. Total 93 perguruan tinggi yang mahasiswanya mendapatkan beasiswa ini. Manfaatkan beasiswa ini sebagaimana mestinya, jangan dipakai untuk yang lain. Misalnya untuk mentraktir pacarnya,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.
Kang Ace menuturkan, banyak orang bertanya mengapa beasiswa ini diklaim sebagai beasiswa pendidikan Kang Ace. Apakah Kang Haji Ace ini orang yang banyak uang sehingga bisa membagikan beasiswa. “Saya ini sama seperti adek-adek sekalian. Saya ini orang kampung, yang punya semangat tinggi ingin mengubah keadaan menjadi lebih baik,” tuturnya.
Menurutnya, salah satu cara untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dan bermanfaat adalah dengan pendidikan. Selain menjadi anggota dewan, Kang Ace juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Karena itu, Ace memiliki konsern terhadap pendidikan. Sebab, negara ini bisa maju jika memiliki perhatian penuh terhadap pendidikan. “Alhamdulillah, saya diberikan amanah oleh rakyat Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menjadi wakil rakyat. Saya ditugaskan oleh Partai Golkar menjadi pimpinan Komisi VIII DPR,” ucap Kang Ace.
Ia menyatakan, memilih Komisi VIII DPR karena mitra kerja terkait dengan peningkatan pendidikan umum dan keagamaan. Selain Kementerian Agama (Kemenag), mitra Komisi VIII DPR adalah Kementerian Agama dan BPKH.
BPKH, ucap dia, merupakan sebuah badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Badan ini didesain secara khusus untuk mengelula keuangan haji. Karena, jumlah uang milik jemaah haji sangat besar akibat dari daftar tunggu yang sangat panjang. Di Kabupaten Bandung saja, daftar tunggu haji selama 23 tahun.
BPKH mengelola tiga jenis keuangan. Pertama, setoran pendaftaran yang salah satunya di Bank Muamalat. Kedua, dana setoran pelunasan. Ketiga adalah dana abadi umat, sisa efisiensi pelaksanaan haji setiap tahun. Sisanya tidak dibagikan lagi kepada jamaah, tetapi dikelola oleh BPKH untuk diinvestasikan.
Khusus dana abadi umat Rp3,8 triliun. Setiap tahun ada nilai manfaat bagi jemaah yang dikenal dengan dana kemaslahatan.
“Saya punya alokasi nilai manfaat dari dana abadi umat sebesar Rp5 miliar. Yang lain dimanfaatkan untuk membeli ambulans, masjid. Saya tidak. Saya menggunakan alokasi dana itu untuk investasi masa depan, yaitu, pendidikan. Karena pendidikan adalah modal utama bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.
“Saya memilih pendidikan, sebab, tidak ada negara maju yang pendidikannya rendah. Negara yang hebat adalah yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Karena saya berharap, Kabupaten Bandung semakin hebat berkat pendidikan,” sambungnya.
Wakil rakyat dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menuturkan, saat ini, Indonesia memiliki anggaran khusus pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tetapi itu tidak cukup. Ada juga bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berasal dari mitra Komisi VIII DPR, yaitu, Kementerian Sosial (Kemensos). Karena itu, beasiswa S1 Kang Haji Ace tidak diberikan kepada yang telah mendapatkan bantuan KIP Kuliah.
“Adek-adek ini tidak mendapatkan KIP Kuliah, tetapi pantas mendapatkan beasiswa karena saya tahu dengan persyaratan, IPK-nya minimal 3,25 sebagai bukti memiliki kesungguhan untuk belajar. Karena itu, dari 2.000 lebih pendaftar, diseleksi ketat sehingga hanya 450 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ace menceritakan perjalanan dan pengalaman hidupnya. Ia yakin betul, kesuksesan tergantung pendidikan. “Saya dulu S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tapi juga aktivis pada 1998 dan menjadi Presiden UIN Syarif Hidayatullah. Tetapi itu mengabaikan tugas pokok mahasiswa, yaitu, belajar di Fakultas Sastra Arab,” ucapnya.
Lulus kuliah S1, Ace melanjutkan kuliah S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Pendidikan S2 selesai dalam tiga tahun. Kemudian, terjun ke politik menjadi pengurus Partai Golkar. Pada 2009 maju menjadi calon anggota dewan melalui dapil Banten, tetapi gagal.
“Gagal caleg bukan berarti dunia selesai. Saya bekerja menjadi tenaga ahli dewan pertimbangan presiden dan kuliah S3 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung program studi pemerintahan. Gelar doktor saya raih dalam waktu 3 tahun,” ujarnya.
Pada 2013, Ace menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu (PAW). Sejak saat itu, Kang Ace tancap gas melahirkan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji. “Kemudian pada 2015, maju dan terpilih menjadi anggota DPR lewat Dapil Banten,” ungkapnya.
Ace menjelaskan, alasan terjun ke politik, sebab melalui politik dapat membantu masyarakat. Jika tidak dikawal secara politik, mungkin biaya haji akan mahal. “Kemudian pada 2019, saya kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil Jabar 2, Kabupaten Bandung dan KBB,” kata dia. {sumber}
