Berita Golkar – Tokoh muda nasional, Achmad Annama, menegaskan kebijakan pembatasan impor BBM yang tengah ditempuh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia adalah langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, Indonesia tak boleh terus-menerus bergantung pada impor energi, karena hal ini akan berdampak langsung terhadap neraca perdagangan dan melemahkan fondasi ekonomi.
“Setiap hari kita mengimpor hampir 900 ribu barel BBM dengan nilai hingga Rp. 300 triliun. Angka sebesar itu seharusnya bisa diputar di dalam negeri, memperkuat industri migas nasional, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Annama dalam keterangannya.
Ketua DPP KNPI ini menilai pembatasan impor BBM bukan sekadar kebijakan jangka pendek untuk menekan defisit transaksi berjalan, melainkan sebuah strategi besar dalam membangun kemandirian energi. Partai Golkar, kata Annama, sejak lama konsisten mendorong agar pengelolaan energi nasional berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan sumber daya strategis di bawah kendali negara demi kemakmuran rakyat.
Ketua Depinas SOKSI inj juga menekankan pentingnya memperkuat Pertamina dan sektor hilir migas nasional. Menurut Annama, dukungan kebijakan harus diarahkan pada pembangunan kapasitas kilang, peningkatan kualitas produksi BBM, serta inovasi energi alternatif yang ramah lingkungan.
“Kita tidak bisa hanya mengurangi impor, tapi juga harus memperkuat produksi dalam negeri dan mempercepat transisi energi bersih. Dengan begitu, Indonesia bukan hanya berdaulat secara energi, tapi juga siap menghadapi tantangan global,” tegasnya.
Selain manfaat ekonomi, pembatasan impor BBM diyakini Annama akan menciptakan multiplier effect yang besar, mulai dari peluang investasi, penguatan teknologi nasional, hingga terciptanya lapangan kerja baru. Ketua Departemen MPO DPP Partai Golkar ini juga mengingatkan agar kebijakan ini dibarengi dengan tata kelola energi yang transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Partai Golkar mendukung penuh visi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi. Tapi, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi di lapangan dan sinergi antar lembaga. Kita harus pastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar jargon politik,” pungkas Achmad Annama.
