Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti tajam penjelasan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terkait kasus pengrusakan kawasan hutan yang belakangan mencuat ke publik. Firman menilai penjelasan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar karena mengindikasikan adanya unsur pembiaran atas kerusakan yang berlangsung lama dan sistematis.
“Kalau kerusakan hutan sebesar ini bisa lolos dari pengawasan, jelas ada persoalan. Saya melihat ada unsur pembiaran yang harus diusut sampai ke akar, bukan hanya disapu di permukaan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Firman lantas mendorong aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kejaksaan, hingga kepolisian untuk menindaklanjuti indikasi tindak pidana yang melibatkan pejabat maupun pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa kejahatan kehutanan hari ini sudah berada pada level yang terstruktur dan sering kali terkait kepentingan ekonomi yang besar, sehingga tidak boleh ditangani secara normatif.
“Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini kejahatan lingkungan yang merugikan negara, merugikan rakyat, dan merusak ekosistem dalam jangka panjang. Penegakan hukumnya harus luar biasa, bukan biasa-biasa saja,” tegas politisi senior Partai Golkar ini.
Ia juga menyoroti perlunya langkah tegas dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurut Firman, satgas tidak boleh berhenti pada pendataan dan pemetaan, melainkan harus berani masuk ke tahap penindakan. Ia menekankan bahwa sinergi antara satgas dan penegak hukum menjadi kunci agar pengawasan tidak kehilangan taring.
“Satgas harus bekerja bersama aparat penegak hukum. Kita tidak butuh laporan administratif yang rapi tetapi kosong tindakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah penindakan yang konkret, terukur, dan tanpa pandang bulu,” kata Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman mengingatkan bahwa kerugian dari perusakan hutan menyangkut ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana hilangnya kawasan hutan berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir, longsor, kekeringan, hingga terganggunya ketahanan pangan.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian terhadap kasus-kasus kehutanan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat sipil.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip. Publik berhak tahu perkembangan penanganan kasus-kasus besar yang menyangkut keselamatan mereka. Dan pengawasan masyarakat adalah unsur penting supaya kejahatan ini tidak kembali terjadi,” jelas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Menurut Firman, pemerintah tidak boleh ragu menerapkan pasal pidana bagi korporasi maupun pejabat yang terbukti terlibat. Efek jera, katanya, hanya muncul ketika negara menunjukkan ketegasan dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan hutan bukan hanya tugas sektor kehutanan, tetapi bagian dari kepentingan nasional yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup generasi mendatang.
“Kita tidak bisa menoleransi kerusakan hutan dengan alasan apa pun. Negara harus hadir dengan tegas dan berpihak pada rakyat. Kalau tidak, kita hanya sedang mewariskan masalah besar kepada generasi berikutnya,” tutup Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo.
