Berita Golkar – DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo akhirnya angkat bicara terkait isu ketidakharmonisan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Dalam pernyataan sikap politik resminya, Golkar memilih mengambil posisi di tengah sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menegaskan bahwa partainya tidak berniat ikut campur dalam dinamika internal hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Meski demikian, Golkar menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan menahan diri dan mengedepankan komunikasi terbuka demi kepentingan masyarakat.
“Kepemimpinan yang solid dan harmonis adalah fondasi utama kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah. Perbedaan pandangan dalam eksekutif itu wajar selama diselesaikan dengan bijak dan proporsional,” tegas Adam, Senin (23/6/2025), dikutip dari BeritaJatim.
Adam menekankan bahwa Partai Golkar menjunjung tinggi etika politik dan stabilitas. Dalam konteks ini, partainya memiliki hubungan baik dengan kedua tokoh yang kini menjabat kepala daerah. Subandi adalah calon yang diusung Golkar dalam Pilkada 2020, sementara Mimik merupakan Ketua DPC Partai Gerindra, mitra strategis Golkar secara nasional.
“Bapak Subandi dan Ibu Mimik adalah rekan seperjuangan kami. Saat Pilkada Sidoarjo, kami berjuang bersama mulai dari proses rekomendasi, pendaftaran ke KPU, kampanye, hingga pelantikan. Perjuangan ini tentu penuh pengorbanan baik waktu, tenaga, hingga materi,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk kembali ke semangat awal perjuangan yang mengedepankan pelayanan terhadap rakyat. Menurutnya, masyarakat Sidoarjo butuh kepastian dan hasil kerja nyata, bukan drama politik.
“Partai Golkar berpandangan bahwa masyarakat Sidoarjo membutuhkan stabilitas dan kepastian, bukan kegaduhan politik. Kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tandas Anggota DPRD Jawa Timur itu.
Golkar juga menegaskan akan terus mengawal program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo, terlepas dari dinamika politik yang terjadi di dalam pemerintahan daerah. {}
