Berita Golkar – Saat ini, Indonesia memiliki 38 juta petani, dari jumlah tersebut, 30% adalah petani milenial dan 70% adalah petani kolonial yang sudah berusia 60-70 tahun. Data ini dipaparkan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo dalam wawancara interaktif bersama SindonewsTV pada Senin (4/11/2024) lalu.
Menurutnya, angka tersebut cukup memprihatinkan serta mengancam eksistensi pertanian tanah air. Apalagi pemerintah ingin mengupayakan swasembada pangan. Jika melihat data tersebut, antara keinginan pemerintah dan kemampuan yang ada merupakan sebuah paradoks.
Karena itu, Firman meminta pemerintahan Prabowo Subianto mengkaji kebijakan serta regulasi yang sifatnya dapat merelaksasi profesi di bidang pertanian. Sehingga nantinya, inovasi serta perkembangan akan mudah diterapkan oleh mereka para petani muda.
“Ya ini hal-hal yang tentunya harus dilakukan. Kemudian dalam relaksasi ini adalah bagaimana supaya petani milenial nantinya tertarik yaitu dengan diberikan kemudahan dalam berinovasi seperti misalnya mereka dapat memproduksi pupuk organik sendiri, mengembangkan varietas lokal atau hal lain yang tentunya berkontribusi positif terhadap ekosistem pertanian,” jelas tokoh senior Partai Golkar ini.
Firman yakin dengan regulasi yang kuat dan berpihak serta tidak mempersulit profesi di bidang pertanian, generasi muda akan tertarik masuk ke sektor ini. Selain itu, penting juga bagi pemerintah memastikan progresifitas nilai ekonomis di sektor pertanian. Ia menilai, dewasa ini profesi petani ditinggalkan karena dianggap memiliki proses yang sulit dan tidak mendatangkan keuntungan.
Salah satu formulasi yang diharapkan Firman datang dari pemerintah adalah keberanian melakukan penghentian impor. Dengan adanya kebijakan penghentian impor, maka harga komoditas pangan tanah air akan terjaga. Jika telah stabil, maka dengan sendirinya akan mendatangkan kesejahteraan bagi pelaku pertanian tanah air.
“Dan inilah yang kami harapkan, kemudian juga pemerintah harus juga ada keberanian secara bertahap untuk setop impor. Karena kalau produksi pangan ini masif tapi kemudian impornya itu tidak dicegah atau tidak dikurangi maka ini akan melemahkan semangat daripada petani kita. Karena apa? Karena tentunya produk pertanian kita ini masih relatif mahal dibandingkan dengan produk pertanian impor,” tegas Firman.
Upaya lainnya yang perlu dilakukan pemerintah, untuk mewujudkan swasembada pangan menurut Firman Soebagyo adalah kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait. Jangan sampai ada kementerian dan lembaga yang tak padu. Jika Kementan sudah mati-matian menggenjot produksi pertanian, tapi Kemendag justru terus mengimpor komoditas pangan, ini sama saja mematikan ekosistem pertanian kita.
“Selain itu juga yang terpenting semua kementerian dan lembaga harus mendukung terhadap kebijakan swasembada pangan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu 4 tahun ke depan,” pungkas Firman Soebagyo. {redaksi}
