Berita Golkar – Anggota Komisi XIII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Yang artinya bangsa Indonesia sedari awal telah menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prinsip dasar negara, jauh sebelum PBB merumuskannya secara universal.
“Saat terjadi perang dingin, Indonesia tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur. la memilih jalan sendiri dalam menegakkan HAM. Perspektif HAM bangsa Indonesia berakar dari Pancasila di setiap sila-nya. HAM bukan hanya urusan hukum, tapi juga moral, etika, dan tanggung jawab sosial,” kata Agun dalam salah satu acara, dikutip Minggu (2/11/2025), dari KedaiPena.
Ia menyatakan, jika dunia barat memaknai HAM sebagai kebebasan individu yang bersifat mutlak, di Indonesia HAM harus seimbang dengan kewajiban.
“Tidak bisa seseorang menuntut haknya, sementara mengabaikan hak orang lain. Kebebasan individu tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Agun memaparkan, warga negara memiliki sejumlah hak yang dalam menjalankannya harus tetap dalam koridor Pancasila yang mengakui dan menghargai perbedaan (Bhinneka tunggal ika) sebagai suatu keniscayaan yang bersifat given (Pemberian Allah SWT Tuhan yang Maha Pencipta).
Program P5HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia) dari KemenHAM RI merupakan bagian Asta Cita (8 Misi) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai fondasi pemerintahan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.
“Presiden Prabowo ingin agar bangsa ini tidak hanya cerdas secara ekonomi, tapi juga berkarakter kuat. Maka HAM harus menjadi bagian dari pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila,” ujarnya lagi.
Ia pun menyatakan bahwa generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak dalam membumikan nilai-nilai Pancasila dan HAM pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahwa HAM bagi generasi muda bukan sekadar tuntutan hak, tapi juga tanggung jawab dan kewajiban.
“Insya Allah, saya di Komisi XIII DPR RI akan mengawal Program PSHAM dari KemenHAM RI terus menyebar di seluruh pelosok nusantara sampai ke desa-desa guna mendukung Asta Cita Pemerintah,” pungkasnya. {}
