Berita Golkar – Pendidikan masih menjadi kunci utama dalam mengangkat derajat kehidupan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan. Namun, hingga hari ini dua persoalan itu, pendidikan dan kemiskinan masih berjalan beriringan dan belum menemukan jalan keluar yang tuntas.
Dalam konteks itulah, Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan anggaran yang dituangkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memuat alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp 757,8 triliun. Bagi DPR, angka itu bukan hanya kewajiban konstitusi sebagaimana diamanatkan undang-undang, tetapi juga harus dijalankan secara tepat guna agar mampu menjawab problem riil di masyarakat. Pendidikan bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa.
Agung menekankan bahwa penggunaan anggaran sebesar itu harus benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran, khususnya antara pendidikan dasar-menengah dengan perguruan tinggi kedinasan. Menurutnya, bila alokasi tidak merata, maka dampak pendidikan untuk mengatasi kemiskinan akan sulit terwujud.
“Amanat UU mandatory spending yang 20 persen ini wajib dipenuhi. Harus tercipta pemerataan alokasi anggaran pendidikan yang berkeadilan. Jangan terlalu besar untuk kepentingan PTKL, perguruan tinggi kedinasan. Karena selama ini alokasi untuk PTKL 100 triliun lebih hanya dinikmati oleh 13 ribu siswa,” ujar Agung dikutip dari tayangan video TVR Parlemen.
Agung menambahkan, evaluasi RAPBN 2026 perlu diarahkan agar manfaat pendidikan lebih terasa luas, tidak hanya berpusat di kalangan tertentu. “Evaluasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 diharapkan mampu menciptakan keadilan distribusi, bukan hanya terpusat di kalangan tertentu. Pendidikan harus menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk lepas dari jerat kemiskinan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal agar evaluasi RAPBN 2026 menghasilkan kebijakan yang lebih adil. Prinsip pemerataan, kata Agung, harus menjadi roh dari penggunaan anggaran pendidikan. Dengan begitu, anak-anak di desa terpencil maupun kota besar memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan pendidikan berkualitas.
Agung juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga instrumen paling konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika distribusi anggaran berpihak kepada akses yang lebih luas dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah, maka tujuan besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan akan lebih mudah dicapai.
