Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengangkangi hak Presiden ke-2 Soeharto dalam menerima gelar Pahlawan Nasional 2025. Menurutnya, kebencian publik terhadap Soeharto tidak boleh menghalangi prestasinya dalam menerima gelar ini.
“Sebagai anak bangsa, kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam arti bahwa kebencian tidak boleh mengangkangi hak dan prestasi seseorang, serta usulan pihak lainnya,” ujar Doli dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025), dikutip dari Kompas.
Doli menjelaskan, usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan baru kali ini terjadi. Pada tahun 2010, Pemprov Jawa Tengah sudah mengusulkan pemberian gelar Pahlawan terhadap Soeharto.
Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) bentukan Kemensos pun menilai Soeharto layak menyandang gelar tersebut, merujuk pada rekam jejaknya dalam sejarah perjuangan bangsa.
Menurut Doli, nama Soeharto tercatat memimpin perebutan senjata Jepang di Yogyakarta pada 1945, Serangan Umum 1 Maret 1949, hingga menjabat Panglima Komando Trikora dalam operasi pembebasan Irian Barat.
“Bahkan sebelumnya, pada 2009, Menteri Agama Maftuh Basyuni menegaskan bahwa Pak Harto bukan hanya berhak atas gelar tersebut, namun sangat pantas bila generasi saat ini membaca lengkap jasanya pada Republik,” jelasnya.
“Dikatakan Basyuni, Pak Harto bukan sembarang prajurit, yang mulai dikenal luas saat Serangan 1 Maret. Lebih dari itu, ia tak ada cacat sebagai pejuang. Nasionalisme Pak Harto tak perlu diragukan lagi, di mana ia berjuang mempertaruhkan semuanya,” sambung Doli.
Saat menjabat Presiden, kata Doli, Soeharto tak hanya membangun fisik, melainkan juga mengarusutamakan pembangunan spiritual melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP). Buktinya, Doli menjelaskan, terlihat melalui pembangunan masjid untuk kepentingan umat yaitu Masjid Raya At-Tin.
Di tangan Soeharto, salah satu fungsi utama masjid yang dibangunnya adalah sebagai tempat pembelajaran dan penguatan kepedulian terhadap nasib bangsa.
“Success story Pak Harto dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta. Serangan ini sangat terencana dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman. Untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat,” imbuh Doli. {}
