Berita Golkar – Pemilihan umum yang Luber dan Jurdlil adalah pondasi negara demi menjaga iklim demokrasi yang sehat. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa DPR selalu konsisten memantau dan memastikan pemilu diselenggarakan secara berkualitas.
Pernyataan ini dirinya sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). Dihadiri oleh mitra kerja kepemiluan, agenda ini membahas persiapan dan kesiapan Pemilu 2024 di provinsi Sumatera Utara.
“Berbicara pemilu berkualitas berarti tidak hanya soal kompetisi antarpeserta pemilu saja, bukan hanya soal proses konversi suara menjadi kursi, akan tetapi sebagai instrumen demokratisasi sistem politik ke arah yang lebih substantif,” ucap Doli.
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu memahami menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak bukan perkara mudah. Ada kompleksitas dan kerumitan maka beban sekaligus tuntutan yang dipikul oleh stakeholder pemilu menjadi sangat tinggi.
“Komisi II menganggap perlu untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik, profesional, kredibel, akuntabel, dan transparan sehingga hasil pemilu 2024 betul-betul legitimite di mata publik,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan nilai kolaborasi dan sinergi harus menjadi landasan bagi para stakeholder ketika bekerja. Nilai ini, menurutnya, akan menekan egosektoral antar instansi dan lembaga.
“Demokrasi yang sehat bukan hanya penting bagi stabilitas politik negara, tetapi juga menjadi prasyarat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, semua pihak, khususnya penyelenggara pemilu, harus memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan baik sesuai aturan-aturan yang ada,” tandas Doli.
Sebagai informasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Agus Arifin menyampaikan bahwa persentase kesiapan pemilu di provinsi Sumatera Utara telah mencapai 97 persen. Batas waktu pendistribusian logistik pemilu ke seluruh kecamatan dan kelurahan, ucapnya, maksimal hingga satu hari jelang pencoblosan.
Dirinya menerangkan proses tahapan tersebut bergantung pada kondisi lapangan di kota/kabupaten yang dituju. Terkait bimbingan teknis (bimtek) yang digelar KPU kabupaten/kota, pihaknya berada pada posisi memantau dan mengerjakan sesuai arahan. Hal ini terjadi karena semua program bimtek digelar secara terpusat oleh KPU RI. {sumber}
